Suaranusantara.com – Badan Gizi Nasional (BGN) meminta tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan mendatangi DPR RI untuk meminta persetujuan terkait hal itu.
“Kami pasti harus ke DPR, minta persetujuan DPR. Karena biasanya ada perintah Presiden. Menteri Keuangan akan mengalokasikan. Tapi kemudian baru bisa dieksekusi kalau kami dapat persetujuan dari Komisi IX,” kata Dadan, Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, pencairan anggaran baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi IX DPR RI melalui rapat dengar pendapat (RDP).
“Jadi, pasti ada RDP dengan Komisi IX. Komisi IX setuju, kemudian anggarannya sudah bisa dibuka blokirnya, kita lakukan,” ujarnya.
Dadan lantas menjelaskan asal anggaran 100 triliun itu, dimana berasal dari pemangkasan belanja tidak produktif di berbagai kementerian dan lembaga.
Pemangkasan mencakup pengurangan biaya perjalanan dinas, seremonial, dan alat tulis kantor yang dianggap berlebihan.
Prabowo, kata Dadan telah mengarahkan agar dana hasil penghematan tersebut difokuskan pada tiga prioritas utama, yaitu penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan inovasi.
“Nah, kebetulan dari program makan bergizi ini, kan tiga halnya terpenuhi,” tuturnya.
Discussion about this post