Jakarta – SuaraNusantara
Pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) berlangsung alot dan molor dari jadwal yang ditetapkan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut, setidaknya ada 3 poin krusial yang masih deadlock atau tak menemui kata sepakat antara pemerintah dan Pansus di DPR. Terkait hal ini, pemerintah dan pimpinan fraksi sudah melakukan lobi-lobi, namun belum ada kesepakatan.
“Kemungkinan ada 3-4 poin krusial yang kemungkinan diputus di paripurna karena sulit kata sepakat di Panja dan Pansus,” ujar Tjahjo, Jakarta, Jumat (19/5/2017).
Tiga isu krusial itu pernah disampaikan Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy dalam kesempatan lalu, yaitu sistem pemungutan suara untuk Pileg terbuka atau tertutup, ambang batas pengajuan Capres (Presidential Treshold) dan Parliamentary Treshold.
Tjahjo sangat maklum bila ketiga isu itu tetap tak bisa dimusyawarahkan di dalam Pansus dan harus diambil sebuah keputusan melalui rapat paripurna.
“Karena merupupakan bagian dari kebijakan strategi fraksi, perpanjangan tangan partai,” paparnya.
Meski demikian, pemerintah apresiatif kepada Tim Panja dan Pansus di DPR. Mereka terus bekerja keras membahas RUU Pemilu ini dengan sabar.
“Pemerintah sangat hargai upaya lobi terus menerus menyamakan pendapat antar Fraksi, pimpinan Pansus dan Panja sangat sabar mengakomodir mencari titik temu secara maksimal,” kata Tjahjo.
Meski molor, dipastikan, pembahasan RUU Pemilu tidak akan sampai mengganggu kerja KPU dalam menyusun tahapan-tahapan Pemilu Presiden dan Legislatif yang akan digelar serentak 2019.
“Masih ada waktu, jangan khawatir tidak akan mengganggu kerja KPU,” tukas dia.
Penulis: Has
