Jakarta – SuaraNusantara
Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold tidak akan menurunkan kualitas demokrasi seperti yang dikhawatirkan oleh partai-partai politik yang menginginkan angka presidential threshold ditiadakan atau nol persen.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo justru menilai usulan pemerintah tentang ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen dari jumlah keseluruhan suara pada Pemilu dapat mendorong peningkatan kualitas calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019.
Ambang batas tersebut juga dianggap sejalan dengan tujuan penguatan substansi demokrasi.
“Presidential Threshold tidak mereduksi esensi, substansi demokrasi, karena esensi, substansi demokrasi bukan ditentukan oleh banyaknya/kuantitas capres-cawapres,” kata Tjahjo dalam pesan elektronik, Kamjs (29/6/2017).
Ambang batas pencalonan presiden merupakan salah satu isu krusial yang menghambat penyelesaian RUU Pemilu. Saat ini, ada dua kubu dalam Panitia Khusus RUU tersebut yang memiliki pendapat berbeda dalam melihat isu ambang batas pencalonan presiden.
Kubu pertama berisi partai-partai pendukung pemerintah seperti PDI Perjuangan, NasDem, dan Golkar. Tiga parpol itu ingin angka ambang batas sesuai keinginan pemerintah, yaitu 20-25 persen.
Kedua, kubu yang tak menginginkan adanya ambang batas adalah Gerindra, PKS, Demokrat, PPP dan PAN.
Sementara Partai Hanura mengambil opsi jalan tengah 15 persen, PKB sama dengan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen.
“Setidaknya parpol peserta pemilu 2019 kan sudah teruji oleh pilihan masyarakat pemilih dengan perolehan suara atau kursi di DPR RI dan DPRD,” kata Tjahjo.
Usulan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen juga disebut tak bertentangan dengan konstitusi.
Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu mengatakan, pembatasan syarat pencalonan presiden dijamin oleh konstitusi sesuai amanat Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945.
“Dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 J Ayat (2) disebutkan bahwa pembatasan yang ditetapkan dalam UU adalah konstitusional, sepanjang nilai kebaikannya lebih besar ketimbang mudharatnya untuk kepentingan bangsa dan negara,” katanya.
Penulis: Has
