Suaranusanara.com – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait tuntutan 17+8 yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, yang turut melibatkan sejumlah influencer.
Dalam pernyataannya, Fraksi PDIP terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja DPR RI.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidakpuasan masyarakat yang salah satunya berakar dari DPR RI. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memandang dengan serius tuntutan masyarakat karena itu adalah amanat konstitusi,” tulis fraksi PDI Perjuangan melalui akun instagram resminya @moncongpublik, Jumat (5/9/2025).
Janji Hentikan Tunjangan dan Moratorium Kunker Luar Negeri
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk melaksanakan sejumlah keputusan rapat pimpinan DPR RI sebagai respons atas tuntutan 17+8, di antaranya:
• Menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR.
• Melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota dan komisi DPR.
• Mendukung penuh reformasi kelembagaan DPR RI yang akan dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.
Selain itu, Fraksi PDIP akan melakukan pembenahan internal dan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai masukan untuk perbaikan kinerja DPR.
Instruksi untuk Anggota dan Optimalisasi BAM DPR
Fraksi PDIP juga menginstruksikan seluruh anggotanya untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat.
“Setiap anggota wajib menyerap aspirasi masyarakat, mendengar langsung kebutuhan mereka, dan menjadikannya dasar dalam setiap sikap dan keputusan politik Fraksi,” tegas Fraksi PDI Perjuangan.
Untuk memperkuat komunikasi publik, PDIP berjanji mengoptimalkan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI agar penyaluran aspirasi masyarakat berjalan lebih efektif.
Dukung Tim Investigasi Independen
Sebagai bagian dari tindak lanjut, Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung pembentukan Tim Investigasi independen yang kredibel untuk mengusut peristiwa demonstrasi damai yang berujung anarkis dan menimbulkan korban jiwa.
Langkah ini, menurut Fraksi PDIP, merupakan bagian dari upaya menjaga demokrasi dan kedaulatan negara sekaligus menjawab aspirasi publik.
Discussion about this post