Pandeglang – Anggaran untuk pengawasan Pilkada Kabupaten Pandeglang tahun 2020 belum jelas.
Pasalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang belum juga mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang terkait pengajuan dana hibah penyelenggaraan pengawasan.
Bawaslu secara resmi telah menggelar ekspos dengan mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dengan mengajukan anggaran sebesar Rp25 miliar. Namun, Bawaslu belum pernah diundang kembali oleh Pemkab Pandeglang.
“Sudah mengajukan, cuma bagaimana yah responnya. (Belum ada tindak lanjut) padahal kami sering bersurat dan secara resmi kami belum pernah diundang oleh tim TPAD,” kata Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi, Kamis (12/9/2019).
Padahal di bulan Oktober Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah harus ditandatangani antara pemkab dan Bawaslu. Jika terlambat, maka dipastikan bakal menghambat kegiatan di Bawaslu.
Sementara, berdasarkan jadwal di KPU Pandeglang terkait rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan berlangsung pada Januari 2020.
“Kalau tahapan dari KPU, rekrutmen PPK itu di bulan Januari. Idealnya sebelum PPK harusnya Panwascam dulu. Ya pasti menghambat (kegiatan) karena belum anggaran,” tutur Ade.
Ade berharap, pemerintah daerah segera duduk bersama untuk menyelaraskan antara kebutuhan Bawaslu dari anggaran hibah itu. Karena jika terlalu mepet dalam pelaksanaan Pilkada, Bawaslu tidak dipusingkan dengan keterbatasan anggaran.
“Kami berharap pemkab mengundang kami, menyelaraskan antara kebutuhan kami dengan anggaran yang akan dihibahkan, agar jika dekat dengan tahapan kami tidak dipersoalkan dengan ketersediaan anggaran,” jelasnya.(aep/and)
Discussion about this post