Pandeglang – Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPDH) untuk Pilkada Pandeglang 2020 telah ditandatangani oleh Pemkab Pandeglang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (2/10/2019).
Dari usulan KPU Rp83 miliar, Pemkab Pandeglang hanya menyanggupi di bawah itu yakni Rp68 miliar dengan alasan minimnya anggaran.
“Supaya tidak terganggu pelayanan dasar, saya minta coba break dwon lagi mana yang penting mana yang tidak, supaya semua bisa didistribusi,” kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita, di Pendopo Bupati Pandeglang, seusai penandatanganan NPHD.
Sementara untuk anggaran Bawaslu, hingga sampai saat ini belum ada kesepakatan. Namun, jika Bawaslu menandatangani NPHD, maka total anggaran hibahnya hanya Rp8 miliar. Sisanya bisa diusulkan melalui APBD murni tahun 2020.
“Kalau mau tanda tangan NPHD, tanda tangani dulu Rp8 miliar, kan inginnya Rp16 miliar. Karena di RKUA-PPAS (Bawaslu) hanya Rp8 miliar yang dibahas oleh dewan lama, kan harus dibahas dengan dewan yang baru untuk APBD 2020,” jelas Irna.
Sedangkan, untuk anggaran pengamanan Pilkada hanya Rp3,5 miliar.
“Pengamanan itu hanya Rp3,5 miliar kodim sama polres, minus. Kalau di luar ada yang hampir Rp5 miliar, (ditambah lagi) tahun ini ada Pilkades,” ungkap Irna.(aep/and)
Discussion about this post