Suaranusantara.com – Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai bahwa peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus masih terbuka lebar.
Menurut Lili Romli, tidak ada persoalan ideologis antara PDIP dan Gerindra, karena kedua partai tersebut memiliki landasan yang sama, yaitu nasionalisme dan kerakyatan.
Lili menjelaskan bahwa hubungan baik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga menjadi faktor penting yang memperkuat peluang ini.
“Baik Megawati maupun Prabowo sudah lama dekat, bahkan pernah maju bersama dalam satu perahu pada Pilpres yang lalu,” kata Lili dalam sebuah wawancaranya,  Senin, 30 September 2024.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa faktor kedekatan personal dan kesamaan ideologis ini dapat menjadi alasan kuat bagi PDIP untuk mempertimbangkan bergabung dengan KIM. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga harapan publik.
Lili menggarisbawahi pentingnya keseimbangan dalam pemerintahan jika PDIP bergabung dengan koalisi.
“Publik menginginkan adanya partai yang tetap di luar pemerintahan untuk menjaga fungsi check and balances dalam jalannya pemerintahan,” ujar Lili.
Ia menilai bahwa kehadiran partai oposisi akan sangat penting dalam menjaga kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang berjalan.
Jika PDIP memutuskan untuk masuk dalam pemerintahan, hal ini dapat mengurangi fungsi oposisi yang dibutuhkan dalam demokrasi, sehingga publik merasa ada risiko keseimbangan tersebut akan hilang.
Lili juga menyoroti kekhawatiran publik terkait dinamika demokrasi di Indonesia.
“Publik khawatir jika semua partai bergabung dengan pemerintah, demokrasi bisa menjadi tidak dinamis,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan partai oposisi sangat diperlukan untuk menjaga agar demokrasi tetap hidup dan berkembang.
Demokrasi yang sehat memerlukan persaingan politik yang seimbang antara pemerintah dan oposisi. Dengan demikian, lanjut Lili, penting bagi publik untuk tetap memiliki ruang bagi suara-suara yang kritis terhadap pemerintah.
Pernyataan Lili ini menambah wacana tentang kemungkinan koalisi besar dan pentingnya menjaga keseimbangan kekuatan politik di Indonesia agar demokrasi tetap berkembang dengan baik.
Discussion about this post