Suaranusantara.com – Selama sepuluh tahun kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninggalkan berbagai warisan yang signifikan bagi kemajuan Indonesia, terutama di sektor infrastruktur dan ekonomi.
Sejak dilantik pada 2014, Jokowi telah berfokus pada pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh Nusantara, termasuk jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jaringan transportasi modern lainnya.
Pembangunan Jalan Tol
Salah satu warisan terbesar Jokowi adalah perluasan jaringan jalan tol di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga Juni 2024, panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.893,02 kilometer, dengan mayoritas dibangun selama era Jokowi.
Sebelumnya, hanya 789,82 kilometer jalan tol yang terbangun dalam kurun waktu 1978-2014.
Tol Trans Sumatera dan Tol Trans Jawa menjadi proyek besar yang mendukung kemajuan infrastruktur, memungkinkan pergerakan barang dan manusia lebih cepat serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh)
Pada Oktober 2023, Jokowi meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang diberi nama Whoosh.
Kereta ini adalah proyek kereta tercepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan kecepatan mencapai 360 km/jam.
Pembangunan KCJB adalah bagian dari upaya Jokowi dalam memperkenalkan teknologi transportasi modern yang lebih cepat dan efisien.
Kebijakan Hilirisasi
Selain pembangunan infrastruktur, Jokowi juga mewariskan kebijakan hilirisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia.
Jokowi melarang ekspor bahan mentah seperti nikel, bauksit, dan tembaga, sehingga memaksa investor untuk membangun industri pengolahan dalam negeri.
Kebijakan ini berhasil meningkatkan penerimaan negara, membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja, dan menciptakan rantai nilai yang lebih kuat di sektor tambang dan mineral.
Dampak Ekonomi
Hilirisasi yang diterapkan Jokowi berdampak langsung pada peningkatan penerimaan negara, khususnya dari sektor pertambangan.
Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari mineral dan batubara melonjak dari Rp29 triliun pada 2015 menjadi Rp172 triliun pada 2023.
Ekspor nikel juga mengalami peningkatan drastis, mencapai Rp520 triliun pada 2023, dibandingkan Rp45 triliun pada 2015.
Dalam pidato kenegaraannya, Jokowi menekankan bahwa manfaat dari hilirisasi ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh pemerintah dan masyarakat melalui pajak dan penerimaan negara lainnya.
Dengan berbagai pencapaian tersebut, Presiden Jokowi meninggalkan fondasi kuat untuk keberlanjutan pembangunan nasional, terutama di bidang infrastruktur dan industrialisasi berbasis hilirisasi.
Warisan ini diperkirakan akan terus memberikan manfaat besar bagi Indonesia di masa mendatang.
Discussion about this post