PPP Terbuka untuk Jokowi Bergabung Sebagai Kader, Mardiono: Ada Mekanisme yang Harus Dilalui

Suaranusantara.com – Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Mardiono, menyatakan bahwa partainya sangat terbuka menerima Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai kader.

Pernyataan ini muncul setelah adanya kabar bahwa Jokowi tak lagi dianggap sebagai bagian dari PDI Perjuangan (PDIP).

“PPP adalah partai kader, juga partai yang terbuka. Tidak menutup siapapun yang akan bergabung kepada PPP,” kata Mardiono saat ditemui di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu 11 Desember 2024 malam.

Namun, Mardiono menegaskan bahwa PPP memiliki mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai bagi siapapun yang ingin bergabung.

“Di dalam AD/ART itu sudah mengatur semua. Jadi, PPP tidak menutup kepada siapapun rakyat Indonesia, tokoh-tokoh bangsa di Indonesia untuk bergabung, tapi tentu harus melalui mekanisme yang dimiliki oleh PPP,” tambahnya.

Respons dari PDI Perjuangan

Sementara itu, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, menegaskan bahwa didepaknya Jokowi dan keluarga dari partai berlambang banteng ini dikarenakan perbedaan pandangan dan ketidaksejalan dengan cita-cita partai.

“Kami melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujar Hasto.

Hasto menyebut bahwa PDIP tidak kehilangan gagasan-gagasan idealnya bahwa seorang rakyat biasa dapat berproses menjadi pemimpin.

Namun, ia mengingatkan bahwa disiplin partai harus dijaga. “Praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak,” tuturnya.

Hasto juga mengungkapkan bahwa dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V, PDIP telah meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas perubahan yang terjadi pada seorang pemimpin karena kekuasaannya.

“Dalam sejarah peradaban, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan, kecuali menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” imbuhnya.

Masa Depan Politik Jokowi

Pernyataan dari Mardiono dan Hasto memberikan gambaran bahwa perjalanan politik Jokowi pasca-presidensi masih menjadi sorotan.

PPP membuka pintu, namun dengan mekanisme tertentu, sementara PDIP memilih untuk melanjutkan perjuangan ideologinya tanpa Jokowi. Langkah selanjutnya dari Jokowi tentu akan menjadi perhatian publik, khususnya menjelang masa akhir jabatannya sebagai Presiden RI.