Suaranusantara.com – Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, merespons kritik dari legislator Gerindra, Heri Gunawan, terkait sikap PDIP terhadap kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%.
Heri sebelumnya menuding PDIP bermain drama dengan berpura-pura membela masyarakat atas kenaikan PPN tersebut, meski partai itu turut mendukung pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Heri menilai sikap PDIP bertolak belakang dengan perannya dalam proses legislasi UU HPP. Ia menyebut PDIP sebagai inisiator kebijakan tersebut dan menuduh partai itu “lempar batu sembunyi tangan”. Bahkan, Heri menegaskan bahwa panitia kerja (panja) pembahasan RUU HPP dipimpin oleh kader PDIP.
Namun, Deddy membantah keras tudingan itu. Ia menjelaskan bahwa inisiator UU HPP adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. PDIP, menurut Deddy, hanya mengikuti prosedur legislasi yang diatur oleh DPR.
“Komisi XI waktu itu dipimpin oleh Fraksi Golkar dan oleh komisi menunjuk Ketua Panja dari PDIP,” ungkap Deddy.
Deddy juga menegaskan bahwa UU HPP merupakan produk DPR secara kelembagaan, yang saat itu didukung oleh delapan fraksi, termasuk Gerindra.
Oleh karena itu, ia menilai tudingan yang menyebut PDIP sebagai inisiator adalah tidak berdasar. “Kalau PDIP disebut harus bertanggung jawab, itu salah besar,” tegasnya.
Kritik Heri Gunawan
Sebelumnya, Heri Gunawan mengkritik sikap PDIP yang kini dianggap berubah arah dengan mengkritik kebijakan PPN 12%.
Ia menyebut langkah PDIP tersebut sebagai bentuk oportunisme politik untuk menciptakan citra positif di masyarakat.
Heri meminta PDIP untuk bersikap konsisten dan tidak memanfaatkan isu kenaikan PPN untuk panggung pencitraan.
Heri juga mengingatkan bahwa PDIP merupakan salah satu fraksi yang menyetujui UU HPP saat proses pembahasan di DPR.
Ia mempertanyakan alasan PDIP yang kini tampak membela masyarakat, padahal kebijakan tersebut disahkan dengan persetujuan mereka.
Penegasan Sikap PDIP
Deddy menilai kritik Gerindra tidak memahami proses legislasi yang terjadi di DPR. Ia menegaskan bahwa PDIP tetap konsisten dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kritik terhadap kebijakan PPN 12%, menurut Deddy, adalah bagian dari fungsi kontrol yang dimiliki setiap partai, termasuk PDIP.
“PDIP tidak bermain drama. Kami menjalankan peran kami sesuai fungsi legislatif, baik sebagai mitra pemerintah maupun sebagai pengawas kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat,” ujar Deddy.
Dengan pernyataan ini, Deddy berharap polemik antara Gerindra dan PDIP terkait kebijakan PPN dapat mereda, dan semua pihak lebih fokus pada kepentingan masyarakat.
Discussion about this post