Jambi-SuaraNusantara
Tim penyidik KPK menemukan dokumen pembahasan anggaran dari tiga lokasi yang digeledah. Penggeledahan terkait kasus dugaan suap dalam pembahasan R-APBD Provinsi Jambi TA 2018, dilakukan di Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola, Kantor Sekretaris Daerah, dan DPRD Provinsi Jambi.
“Dari hasil penggeledahan di tiga lokasi kemarin, hingga sekitar pukul 19.00 WIB, di kantor Gubernur dan Sekretaris Daerah, serta sekitar pukul 23.00 WIB (DPRD). KPK menemukan sejumlah dokumen pembahasan anggaran dan catatan-catatan tulisan tangan pihak-pihak tertentu,” ujar Juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (2/12/2017).
Namun Febri enggan membocorkan lebih lanjut, apa isi catatan tulisan tangan ditu termasuk siapa penulisnya.
“Barang-barang tersebut disita dari lokasi penyidikan. Saat ini masih dianalisis oleh penyidik, kami tidak bisa sampaikan itu terkait apa karena ini materi penyidikan,” ujar Febri.
Febri mengatakan, dalam penggeledahan sebelumnya, penyidik KPK menyita dokumen terkait anggaran dan catatan-catatan keuangan di Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Jambi. Dokumen tersebut kemudian dibawa ke gedung KPK untuk dipelajari lebih lanjut.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, yaitu Anggota Komisi I DPRD Jambi dari fraksi Partai Amanat Nasional Supriono yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.
Sementara tiga tersangka yang diduga sebagai pemberi suap adalah Erwan Malik selaku Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Arfan selaku Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Saifuddin (SAI) selaku Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi.
Penetapan keempat orang tersebut sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara operasi tangkap tangan (OTT) terkait adanya serah terima uang ke Suprino di Jambi kemarin.
Dalam OTT itu, KPK berhasil mengamankan barang bukti uang Rp 4,7 miliar. Uang tersebut diduga agar anggota DPRD Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018.
Penulis: Yon K
