SuaraNusantara.com-Ombudsman RI mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani kenaikan harga beras di pasar. Mereka menyatakan bahwa kebijakan impor beras saat ini tidak cukup untuk memastikan pasokan beras yang mencukupi bagi masyarakat.
Meskipun Perum Bulog memiliki cadangan beras pemerintah, Ombudsman merasa jumlahnya masih belum cukup dan berpotensi tidak mencukupi hingga awal tahun depan. Selain itu, mereka mengkritik penyaluran bantuan pangan beras yang dinilai tidak tepat sasaran karena basis data yang digunakan tidak akurat.
“Catatan Ombusdman, jumlah tersebut tidak dapat dipastikan bisa mencukupi dan mengantisipasi kebutuhan konsumsi dalam negeri hingga awal tahun nanti. Selain itu kondisi El-Nino juga masih melanda. Jadi belum ada kejelasan dari sikap pemerintah. Mestinya dari sekarang sudah ada keputusan yang memang bisa menenangkan jangan sampai hanya mengandalkan 400 ribu ton nunggu. Ini kalau habis bagaimana berikutnya?,” ungkap Yeka dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin 18 September 2023.
Baca Juga: Kenaikan Drastis Harga Beras Medium di Indonesia: Dampak El Nino dan Langkah Pemerintah
Ombudsman juga menganggap operasi pasar yang dilakukan oleh Bapanas tidak efektif dan mengusulkan langkah-langkah alternatif untuk mengatasi kenaikan harga beras.
“Harus ada upaya yang lebih keras, lebih serius untuk mengantisipasi ini semua. Jadi operasi pasarnya jangan ke Cipinang saja, kalau bisa Bapanas menodorong Bulog untuk melakukan operasi langsung ke konsumen. Jangan melalui pasar,” tambah Yeka.
Salah satunya adalah mencabut sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium dan medium untuk mengoptimalkan pasokan beras di pasar. Mereka juga menyarankan pemberlakuan HET gabah di tingkat penggilingan dan kerja sama antara penggilingan kecil dan besar untuk memastikan ketersediaan gabah.
Baca Juga: Fenomena El Nino Picu Krisis Air Bersih di Kabupaten Tangerang
Erizal Jamal dari Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menanggapi bahwa kenaikan harga beras dipicu oleh distorsi informasi harga yang membuat masyarakat panik.
Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk meredam kenaikan harga beras, termasuk opsi kebijakan impor beras dan operasi pasar. Mereka juga akan meyakinkan masyarakat bahwa stok beras cukup melalui berbagai mekanisme.
“Ini informasi kemudian data berseliweran yang membuat kita menangkapnya sebagai distorsi informasi harga yang membuat ada kecemasan di pasar. Di situlah menyebabkan adanya pembelian mungkin dalam jumlah besar yang dilakukan oleh masyarakat dan itu makin mendorong peningkatan harga,” ungkap Erizal.
Namun, penghapusan sementara HET beras dianggap tidak mudah diterapkan, karena HET diamaksudkan untuk memberikan arahan kepada pasar dalam mengatur harga dengan lebih baik.
Discussion about this post