Suaranusantara.com – Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto mengatakan lokasi markas TNI harus jauh dari permukiman masyarakat sipil.
Hal ini disampaikan Utut dalam menyikapi fakta bahwa markas-markas TNI yang ada saat ini berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat.
Ditambah lagi, ada insiden ledakan yang menewaskan sembilan warga sipil saat pemusnahan amunisi afkir milik TNI di Garut, Jawa Barat pada 12 Mei 2025.
“Hemat saya, ke depan itu kita perbaiki, misalnya (markas) TNI itu harus jauh dari (permukiman) masyarakat sipil,” kata Utut, Rabu (14/5/2025).
Politisi PDIP ini mencontohkan bahwa saat ini Markas Besar TNI berada di lokasi yang dekat dengan permukiman penduduk.
Sama halnya dengan markas brigade infanteri atau batalyon infanteri yang berada dekat dengan permukiman penduduk.
“Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar enggak bisa, orang depannya warung, pangkalan ojek,” ujar Utut.
Namun, dia tak menampik bahwa dulunya markas-markas militer tersebut berlokasi di daerah hutan yang kini lingkungannya sudah berubah.
Maka dari itu, Utut mengaku Komisi I DPR RI bakal memikirkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.
“Kejadian di Garut ini kan karena salah satu contohnya. Tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO (Cilandak), itu meledak. Meledaknya tuh berjam-jam,” katanya.
Sebelumnya, sebanyak 13 orang tewas dalam ledakan saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin pagi, 12 Mei 2025. Sembilan korban di antaranya merupakan warga sipil dan empat lainnya anggota TNI.
Discussion about this post