PDIP Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional: Otomatis Mahasiswa yang Gerakkan Reformasi Dianggap Penjahat

Suaranusantara.com – Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menolak wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Ia menilai, jika Soeharto diberi gelar tersebut, maka seluruh peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa Orde Baru seolah dianggap benar, sementara para aktivis reformasi justru dicap sebagai penjahat.

“Kalau Soeharto mau diangkat pahlawan, maka otomatis mahasiswa (tahun) 1998 yang menggerakkan reformasi dan menggulingkan Soeharto akan disebut penjahat dan pengkhianat. Ini tidak bisa dibenarkan,” ucap Guntur dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

“Bukan lagi pelanggaran HAM tapi bisa disebut kebenaran oleh rezim Orde Baru Soeharto saat itu,” tambahnya.

Guntur juga menyoroti rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh lain seperti Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh perempuan Marsinah, bersamaan dengan Soeharto.

Ia menilai hal itu janggal, karena baik Gus Dur maupun Marsinah dikenal sebagai sosok yang menentang rezim Soeharto.

“Saya miris, untuk mengangkat Soeharto jadi pahlawan, tapi seakan-akan nama seperti Gus Dur dan Marsinah dijadikan barter. Padahal Gus Dur dan Marsinah dikenal melawan Soeharto dan Orde Baru, maka secara logika tidak mungkin semuanya disebut pahlawan,” ucap Guntur.

Menurut Guntur, justru Gus Dur dan Marsinah lebih layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

“Karena melawan Soeharto dan Orde Baru, yang layak jadi pahlawan ya Gus Dur dan Marsinah,” ucapnya.

Ia menegaskan, fakta sejarah mencatat Soeharto sebagai mantan presiden yang digulingkan oleh gerakan Reformasi 1998 karena praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta tindakan otoriter dan pelanggaran HAM berat.