Suara Nusantara
Advertisement
  • Politik
  • Olahraga
  • Daerah
  • Nasional
  • Entertainment
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Lainnya
    • Lifestyle
    • Internasional
    • Pendidikan
    • Wisata
    • Indeks
No Result
View All Result
  • Login
Suara Nusantara
  • Politik
  • Olahraga
  • Daerah
  • Nasional
  • Entertainment
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Lainnya
    • Lifestyle
    • Internasional
    • Pendidikan
    • Wisata
    • Indeks
No Result
View All Result
  • Login
Suara Nusantara
Home Nasional

Dinantikan Jelang Lebaran, Apa Itu THR? Begini Sejarahnya di Indonesia

Feri Spt by Feri Spt
6 March 2026
in Nasional
Reading Time: 2 mins read
A A
Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR) (Dok iStock)

Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR) (Dok iStock)

4
SHARES
31
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Suaranusantara.com- Memasuki Ramadan hari ke 16, para pekerja baik di pemerintahan maupun swasta tengah menantikan yang namanya Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026.

THR merupakan pendapatan tambahan di luar gaji bulanan. Pemberian THR secara resmi telah diatur oleh pemerintah.

THR bagi karyawan swasta, maka perusahaan wajib dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016,

BACAJUGA

Buruh Akan Gelar Aksi Demo di Kantor Kemenkeu, Said Iqbal Ngemis-ngemis Minta Bertemu Purbaya: Saya Mengetuk Hati Menkeu agar Bersedia Dialog

Purbaya Besok Rabu Ajak Makan Siang Said Iqbal di Kantor Kemenkeu, Bahas Penghapusan Pajak JHT-THR?

Selain dalam bentuk uang, beberapa perusahaan juga memberikan tambahan berupa paket kebutuhan pokok kepada karyawan menjelang Lebaran.

Lantas, bagaimana sejarah THR di Indonesia?

Sejarah THR di Indonesia bermula dari kebijakan pemerintah pada awal tahun 1950-an.

Saat itu, Perdana Menteri Indonesia ke-6, Soekiman Wirjosandjojo, memperkenalkan kebijakan pemberian tunjangan menjelang hari raya bagi pamong praja atau pegawai negeri.

Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara sekaligus menjaga dukungan terhadap program pemerintah.

Namun pada masa itu, bentuk THR masih berupa persekot atau pinjaman yang nantinya dikembalikan melalui pemotongan gaji.

Besaran dana yang diberikan berkisar antara Rp 125 hingga Rp 200 dan biasanya dicairkan menjelang Idulfitri.

Selain uang, pegawai negeri juga mendapatkan paket sembako.

Tradisi pemberian sembako inilah yang kemudian banyak diadopsi oleh perusahaan hingga menjadi kebiasaan menjelang Lebaran.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang Pemberian Persekot Hari Raya kepada Pegawai Negeri.

Namun, dalam pemberian THR sempat menuai gelombang protes. Sebab, masa awal penerapannya, tunjangan tersebut hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri.

Banyak pekerja di sektor swasta menilai kebijakan tersebut tidak adil karena mereka tidak mendapatkan tunjangan serupa.

Salah satu organisasi buruh terbesar saat itu, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), kemudian memimpin berbagai aksi untuk menuntut hak yang sama bagi para pekerja.

Pada 13 Februari 1952, para buruh melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes kepada pemerintah.

Mereka mendesak agar THR juga diberikan kepada pekerja swasta dengan nilai setara satu bulan gaji.

Mulai Diberikan kepada Pekerja Swasta

Desakan dari kalangan buruh akhirnya direspons pemerintah.

Melalui Menteri Perburuhan saat itu, SM Abidin, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3667 Tahun 1954 yang mengatur pemberian THR bagi pekerja swasta.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pekerja dapat memperoleh THR sebesar seperduabelas dari total gaji yang diterima selama satu tahun. Nilainya berkisar antara Rp 50 hingga Rp 300.

Namun aturan tersebut masih bersifat imbauan, sehingga banyak perusahaan yang belum menerapkannya.

Resmi Diwajibkan sejak 1994

Kewajiban perusahaan untuk memberikan THR baru benar-benar ditegaskan pada 1994.

Pemerintah saat itu menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan.

Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal tiga bulan.

Seiring waktu, aturan mengenai THR terus diperbarui hingga akhirnya lahir Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 yang berlaku hingga saat ini.

Dalam aturan terbaru tersebut, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan sudah berhak menerima THR, baik karyawan tetap maupun pekerja kontrak.

Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut atau terlambat membayarkannya, maka dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Tags: LebaranRamadanTHR
ADVERTISEMENT

BERITA Lainnya

Kepalas LPS Anggito Abimanyu
Nasional

Kredit Tumbuh 13,21 Persen, LPS Waspadai Perlambatan Penghimpunan Dana Perbankan

by snc4
21 November 2026

Suaranusantara.com– Laju penyaluran kredit perbankan nasional yang semakin kencang...

Komisi III DPR RI Nasir Djamil
Nasional

Nasir Djamil Nilai Isu Negatif terhadap Dasco Jadi Sinyal Kuat Diperhitungkan di Panggung Politik

by snc4
21 November 2026

Suaranusantara.com- – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad...

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat

Lestari Moerdijat: Perlindungan Warga Negara dari Ancaman Bencana Harus Menjangkau Hingga yang Paling Rentan

20 November 2026
Panitia Tim Ad Hoc MPR bicara soal Presiden Prabowo akan kirim 2 nama Wapres pengganti Gibran (Instagram @breaking_indonesia_com)

MPR Bilang Prabowo Akan Kirim 2 Nama Wapres Pengganti Gibran 25 November

20 November 2026
Presiden Rusia Vladimir Putin saat pidato di KTT ke 33 APEC, Kamis 19 November 2026 (Instagram @rusiainfo)

Pujian Putin untuk Indonesia: Jadi Negara dengan Ekonomi Tercepat

20 November 2026
Momen pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela KTT ke 33 APEC di China (Instagram @sekretariat.kabinet)

Di Sela-sela KTT APEC Prabowo dan Putin Bicara Empat Mata, Apa yang Dibahas?

20 November 2026

Discussion about this post

POPULER MINGGU INI

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani tanggapi soal kebijakan WFH (Instagram @shibtawidjajakamdani)

Begini Kata Pengusaha Soal Opsi WFH Demi Hemat BBM Imbas Perang Timur Tengah

8 months ago
Rupiah Melemah, Dolar AS Kuat (Dok ilustrasi)

Rupiah Menguat Tipis di Tengah Ketegangan Timur Tengah dan Menjelang RDG BI

8 months ago
Salah satu twibbon Lebaran 2026 (twibbonize.com)

Idulfitri 1447 H Segera Tiba, Berikut Link Twibbon Lebaran 2026 Download Gratis Langsung Pejeng Status di Medsos

8 months ago
Ilustrasi harga emas mulai dari Antam mengalami kenaikan (instagram @sukabumikuid)

Harga Emas Antam Kembali Melemah Buyback Ikut Turun

8 months ago
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira (Instagram @andreaspareira)

Prabowo Akan Tertibkan Pengamat Tak Suka Pemerintahannya, PDI Perjuangan: Ini Risiko Rakyat yang Telah Memilih

8 months ago

TOPIK: PEMILU 2024

PDIP Menang Pemilu Tiga Kali Beruntun, Tapi Citra Publik Menurun?

Rekomendasi Rakernas V PDI Perjuangan: Penyalahgunaan Kekuasaan Jadi Biang Kerok Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Ketua KPU RI di Laporkan ke DKPP; Lakukan Pelanggaran Kode Etik dengan Cara Merayu sampai Buat Asusila

Djarot Sebut PDIP Akan Layangkan Gugatan Pemilu 2024 ke PTUN

450 ASN di Laporkan ke Bawaslu Atas Dugaan Pelanggaran Netralitas Pemilu 2024

PILIHAN EDITOR

Andreas Hugo Pareira Minta Revisi UU HAM Tetap Jaga Kemandirian Komnas HAM

Pertahankan Hasil Disertasinya, Marinus Gea Tegaskan ESG Bukan Beban, tapi Sumber Nilai Perusahaan

Bocoran Terbaru Samsung Galaxy S26 Ultra: Pengisian Daya Lebih Cepat, Lebih Cerdas?

Soal Kasus Pandji, Marinus Gea: Demokrasi Tak Boleh Kalah oleh Rasa Tersinggung

Marinus Gea Tanggapi Temuan KPAI: Dugaan Pelecehan oleh Polisi Harus Diusut Tuntas

BERITA TERKINI

Momen Presiden AS Donald Trump ketiduran saat Xi Jinping pidato di KTT ke 33 APEC (Instagram @americasadmin)
Internasional

Xi Jinping Pidato di KTTA APEC, Trump Malah Ketiduran

by Feri Spt
20 November 2026

Suaranusantara.com- Sebuah momen menarik terjadi di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 33 APEC yang berlangsung di...

DPR RI sahkan UU Perampasan Aset Kamis 19 November 2026 (Instagram @fakta.indo)

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Daftar Aset yang Bisa Dirampas

20 November 2026
DPR sahkan UU Perampasan Aset (Instagram @dpr_ri)

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Kekayaan Hasil Korupsi Dikembalikan Negara Koruptor Tak Boleh Nikmati Hasil

20 November 2026
Bambang Pacul

Panitia Ad Hoc MPR Susun Rancangan TAP Pemilihan dan Pelantikan Wapres

20 November 2026
arasehan Nasional yang digelar Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI di Ruang Pustakaloka

Obligasi Daerah Jadi Alternatif Pembiayaan, Kepastian Hukum dan Kesiapan Fiskal Jadi Perhatian

20 November 2026
Load More

Subscribe to our newsletter

Footer-Suara-Nusantara-Logo

SuaraNusantara.com menerapkan jurnalisme sesuai kaidah jurnalistik dan asas kemanusiaan agar berita disajikan tidak saja objektif dan bermakna, melainkan juga mampu membangkitkan optimisme dan perilaku positif para pembaca.

  • Disclaimer
  • Karier
  • Kode Etik
  • Info Iklan
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tentang Kami
  • UU Pers

PLATFORM LAINNYA

  • marinus gea
  • storia studio
  • marinus-gea-logo
  • morege

IKUTI KAMI

© 2022 Suara Nusantara. All rights reserved.

 

Welcome Back!

Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Login
  • Politik
  • Olahraga
  • Daerah
  • Nasional
  • Entertainment
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Lainnya
    • Lifestyle
    • Internasional
    • Pendidikan
    • Wisata
    • Indeks

SuaraNusantara.com menerapkan jurnalisme sesuai kaidah jurnalistik dan asas kemanusiaan agar berita disajikan tidak saja objektif dan bermakna, melainkan juga mampu membangkitkan optimisme dan perilaku positif para pembaca.

©2025 SuaraNusantara.com