Mahfud MD Ungkap Salah Satu Isi Rekomendasi Reformasi Polri: Rekrutmen Akpol Harus Transparan Tak Boleh Titipan

Suaranusantara.com- Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD mengungkap salah satu rekomendasi Reformasi Polri, Selasa 21April 2026.

Adapun rekomendasi Reformasi Polri yang diungkap Mahfud MD adalah rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) tidak boleh titipan.

Untuk itu, Mahfud meminta agar dalam rekrutmen Akpol harus berlangsung transparan.

“Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun,” kata Mahfud MD, usai menghadiri peluncuran buku Jimly Asshiddiqie, di Senayan, Jakarta, Selasa 21 April 2026.

Mahfud pun menyinggung proses rekrutmen Akpol yang didominasi anak-anak pejabat, sementara porsi untuk masyarakat hanya sedikit.

Untuk itu, mulai 2026 ini, Polri sudah mengumumkan bahwa rekrutmen Akpol 2026 akan berlangsung tanpa jalur titipan.

“Polri sudah mengumumkan mulai tahun ini tidak ada titipan. Kalau ada orang mengaku punya pengaruh agar itu diterima, itu semua bohong supaya diabaikan. Nanti kita lihat potret hasil rekrutmennya tahun ini,” ujar dia.

Mahfud mengatakan, rekrutmen Akpol tanpa jalur titipan tersebut akan ditegaskan melalui aturan Polri.

“Iya, pokoknya itu sudah pengumuman. Apakah itu bentuknya perpol atau apa nanti kita lihat saja,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa rekomendasi Reformasi Polri telah selesai sejak dua bulan lalu atau tepatnya 2 Februari 2026.

Namun, rekomendasi itu belum bisa dilaporkan ke Presiden RI Prabowo Subianto. Sebab, pihaknya masih menunggu waktu dari Prabowo.

“Kita mau cepat-cepat, sudah selesai (rekomendasi) sudah dua bulan jadi, tapi presidennya belum punya waktu untuk menerima laporan. Padahal, sudah ada yang harus diputuskan,” kata Jimly, dalam pembukaan peluncuran bukunya di Senayan, Jakarta, Selasa 21 April 2026.

Meski demikian, Jimly tak mengungkapkan rekomendasi-rekomendasi yang telah disusun timnya.

Dia hanya menyebutkan bahwa, komisi tersebut beranggotakan lima jenderal polisi bintang empat dan beberapa tokoh dari masyarakat sipil, sehingga tokoh-tokoh sipil sempat ragu menyampaikan pendapatnya.

“Kami bersepuluh, lima di antaranya jenderal bintang empat, jadi kita yang sipil sipil wah itu ngomong ragu-ragu,” ujar dia.