Puan Maharani Soroti Kenaikan Harga, Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Rakyat

Suaranusantara.com- Lonjakan harga kebutuhan pokok dan energi kembali menjadi perhatian DPR RI. Di tengah kondisi global yang belum stabil, pemerintah diminta sigap menjaga daya beli masyarakat agar tidak semakin tertekan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai kenaikan harga minyak goreng dan BBM harus segera direspons dengan langkah pengendalian yang tepat. Ia menegaskan pentingnya mitigasi agar kebijakan yang diambil tidak berdampak negatif bagi masyarakat.

Menurutnya, dampak konflik global kini sudah terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kenaikan harga energi dan bahan pokok menjadi bukti nyata tekanan tersebut.

Puan menyoroti bahwa perubahan harga kebutuhan pokok memiliki efek langsung terhadap pengeluaran rumah tangga. Ia menilai kondisi ini semakin berat bagi kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.

“Perubahan harga kebutuhan pokok langsung memengaruhi ruang belanja harian rumah tangga,” kata Puan.

Ia juga mengingatkan bahwa minyak goreng merupakan kebutuhan utama yang tidak bisa dihindari, sehingga kenaikan harganya akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dalam penjelasannya, Puan menggambarkan bahwa kenaikan harga membuat alokasi pengeluaran keluarga berubah, di mana kebutuhan pokok mengambil porsi yang semakin besar.

Selain itu, kenaikan harga BBM non-subsidi turut menjadi perhatian. Ia mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah, masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi.

“Di banyak daerah, masyarakat kesulitan mendapat BBM subsidi sehingga mereka yang berhak terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya naik signifikan,” ujarnya.

Menurut Puan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi energi agar tepat sasaran.

Ia pun mendorong pemerintah segera mengambil langkah pengendalian harga untuk mencegah dampak lanjutan, seperti kenaikan harga barang lain di pasar.

Puan menilai ketidakpastian global, terutama konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, harus menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan ekonomi ke depan.