Gunungsitoli – SuaraNusantara
Mantan Bupati Nias sekaligus tersangka pada kasus dugaan korupsi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias pada PT Riau Airlines sebesar Rp 6 Miliar pada Tahun Anggaran 2007, Binahati Benediktus Baeha, akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli, Selasa (10/10/2017), di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II-B Gunungsitoli.
Ia diantar jaksa ke Lapas sekitar pukul 17.00 WIB, usai menjalani pemeriksaan selama hampir tujuh jam di ruang Bidang Tipidsus Kejari Gunungsitoli. Binahati akan berada di Lapas Gunungsitoli selama 20 hari ke depan, sebelum akhirnya dilimpahkan penahanannya ke Pengadilan Tipikor Medan.
Kasi Intelijen Kejari Gunungsitoli, Jimmy Donovan SH MH, kepada SuaraNusantara menjelaskan, Binahati langsung ditahan usai diperiksa, sebab berkas-berkas yang dibutuhkan pihaknya telah lengkap. Selama ini, sejak Binahati ditetapkan tersangka oleh Polres Nias pada tahun 2012 lalu, pihaknya selalu mengembalikan berkas pelimpahannya, sebab ada petunjuk yang belum lengkap.
“Ada kelengkapan formil dan materil yang belum lengkap. Salah satunya surat keputusan pengangkatan Binahati sebagai Bupati Nias. Jadi, tadi penyidik Polres Nias melimpahkan tersangka Binahati berikut barang bukti ke Penuntut Umum. Setelah kami periksa dan ternyata sudah lengkap, maka jaksa menyatakan sudah lengkap atau P21,” terangnya.
Dikatakannya, pemeriksaan yang dilakukan hari itu meliputi pemeriksaan terhadap barang bukti dan tersangka. Adapun barang bukti dimaksud adalah dokumen-dokumen terkait kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias pada PT Riau Airlines.
Usai dinyatakan P21, istri Binahati sempat memohon penangguhan penahanan, namun ditolak. “Tim penuntut umum khawatir terdakwa Binahati akan melarikan diri. Terdakwa ini tidak berdomisili di Gunungsitoli, jadi dikhawatirkan akan mempersulit proses persidangan,” ujarnya.
Jimmy mengungkapkan, ada perbuatan melawan hukum dalam kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias pada PT Riau Airlines Tahun 2007. Penyertaan modal tersebut tanpa didasari peraturan daerah. Hasil audit BPKP, kegiatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6 miliar.
Atas perbuatannya itu, Binahati disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.
Kontributor : Dohu Lase
