Lebak – Sejak tahun 2014 BPJS dijalankan, persoalan defisit selalu menghantui. Tambal sulam yang dilakukan pemerintah nyatanya belum juga mampu menutupi defisit anggaran BPJS Kesehatan dari tahun ketahun.
“Ini bukti ketidakbecusan mereka mengelola sektor yang penting dalam hal kesehatan rakyat,” kata Sekjen Front Aksi Rakyat Banten (Fakrab) Dede Yusuf, dalam keterangan tertulis, Senin (9/8/2019).
Padahal ujar Dede, setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehataan.
“Di tengah menurunnya daya beli masyarakat, BPJS dengan enteng akan menaikan iuran, ini akan semakin memberatkan masyarakat. Pernyataan Menkeu yang kami pikir berwatak neolib malah menginginkan kenaikan iuran 2 kali lipat,” terang Dede.
Menurut Fakrab, kenaikan iuran BPJS dinilai tidak tepat lantaranpelaksanaan program BPJS Kesehatan masih didera sejumlah masalah.
“Masih ada peserta BPJS yang mendapatkan pelayanan yang buruk, bahkan ada penolakan saat akan berobat, antrean panjang, pemberian obat terbatas yang mengakibatkan masyarakat menambah biaya obat, juga provider rumah sakit dan klinik swasta yang terbatas, dan belum jelasnya penerapan Coordination of Benefit (CoB),” papar Dede.
“Sangat tidak layak menaikkan iuran BPJS Kesehatan, ini adalah langkah mundur, bukannya menggratiskan biaya kesehatan rakyat justru malah menaikkan iuran. Kami nyatakan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” tambah dia.
Fakrab juga mendesak BPJS Kesehatan mempertimbangkan aspek ekonomi, keadilan dan manfaat bagi peserta serta meningkatkan pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh masyarakat.(and)
Discussion about this post