Bupati Pandeglang Siap Pasang Badan Demi Kenyamanan Investor

Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita Irna menjamin kenyamanan para investor yang menanamkan modalnya.

Bahkan, Irna siap pasang badan demi kenyamanan pengusaha selama terjalin keselarasan dengan pemerintah daerah.

“Saya backup bapak ibu semua. Saya akan membuat nyaman bapak ibu semua, yang penting ada keselarasan,” kata Irna, kemarin.

Irna menyampaikan jika Pemkab Pandeglang saat ini sudah membuat Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Berusaha.

“Perizinan harus murah, cepat, mudah dan tidak berbelit. Kami tidak dapat mentolerasi jika ada pejabat yang menyulitkan untuk investasi,” tegas Irna

Irna percaya, jika investor akan mendatangkan kemajuan daerah, terutama penyerapan tenaga kerja. Namun Irna menyesalkan jika ada investor yang hendak berinvestasi namun mendapatkan penolakan, salah satu contohnya pembangunan pabrik air minum kemasan Mayora Grup di Mecamatan Cadasari beberapa tahun lalu.

“Kalau ada investor di Pandeglang pasti hidup, jangan didemo, kaya Mayora itu,” ujar Irna.

Pemkab Pandeglang tahun ini menargetkan sebesar Rp645 miliar investasi masuk ke Pandeglang . Namun saat ini baru mencapai Rp450 miliar.

Revisi Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) yang diajukan Pemda Pandeglang kepada Kementerian Agraria Tataruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) akan segera rampung. Hal ini kata Irna, akan memperjelas wilayah yang tepat untuk berinvestasi.

“Tapi saya juga meminta kepada para investor harus bisa bekerja sama dengan kami terkait penyerapan tenaga kerja, untuk RTRW persetujuannya insya Allah di akhir tahun,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Pandeglang Joyce Irmawanti membeberkan supaya para para investor diterima di tengah masyarakat.

Mantan Kepala Administrator KEK Tanjung Lesung ini menegaskan, perlunya pendekatan dan pemahaman yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat jika di salah satu lokasi bakal dibangun salah satu tempat usaha.

“Jadikan mereka butuh difasilitasi oleh pemerintah, disambungkan dengan kecamatan, disambungkan dengan tokoh masyarakat. Diberikan info bahwa di daerah tersebut hanya dibolehkan usaha ini, dan dikasih semacam pemahaman apa yang harus diwaspadai atau di handel dengan lebih baik. Saya pikir silaturahmi model begitu yang diperlukan pada tahap penjajakan sebelum masa konstruksi dilakukan,” paparnya.(aep/and)