Jakarta-SuaraNusantara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan perombakan besar-besaran pada sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Saya minta dilakukan perombakan besar-besaran untuk peningkatan kualitas pendidikan,” katanya saat rapat Efektivitas Belanja Pendidikan dan Kesehatan pada APBN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016) sore.
Menurut Jokowi, anggaran pendidikan dan kesehatan dari tahun ke tahun meningkat dan membesar sehingga harus dibuat semakin fokus agar tepat sasaran.
“Mestinya kita harus fokus pada upaya membuat belanja pendidikan dan kesehatan betul-betul bisa tepat sasaran jangan sampai anggaran yang semakin meningkat tapi hasilnya tidak maksimal atau belum maksimal,” jelasnya.
Dia juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang produktif dan berkarakter.
“Pada era kompetisi antar negara saat ini kita memerlukan sumber daya manusia yang bukan hanya sehat tapi juga SDM yang cerdas yang produktif dan memiliki karakter,” kata Jokowi.
Untuk itu, dia meminta agar alokasi dana pendidikan betul-betul digunakan efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta menekankan akses siswa terutama siswa dari keluarga miskin betul-betul memperoleh pendidikan dan diprioritaskan.
“Saya minta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menuntaskan distribusi Kartu Indonesia Pintar dan pastikan bahwa kartu itu betul-betul menjangkau siswa-siswa miskin dan tepat sasaran,” ujar Jokowi.
Infrastruktur pendidikan juga harus diperbaiki. Mengingat, ada 1,8 juta ruang kelas di Indonesia dan hanya 466 ribu dalam kondisi yang baik.
“Dari 212.000 sekolah, ada 100 ribu sekolah yang belum memiliki perawatan pendidikan. Perombakan yang harus segera dilakukan agar kualitas pendidikan di Indonesia meningkat,” papar Jokowi.
Selain masalah peningkatan pendidikan, Presiden Jokowi juga meminta agar kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat maupun pelayanan kesehatan rujukan untuk semakin ditingkatkan.
“Perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan,” kata Presiden Jokowi.
Hal tersebut, ujar Jokowi, terutama harus dilakukan di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, dan juga daerah kepulauan.
Presiden sekaligus meminta agar efektivitas belanja anggaran kesehatan tetap dijaga sehingga akses dan kualitas pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan. “Distribusi Kartu Indonesia Sehat saya cek sendiri di lapangan di atas 95 persen tepat sasaran, karena setiap saya kelas 3 di rumah sakit hampir semuanya pasti sudah memiliki kartu itu,” tutur Jokowi.
Rapat terbatas tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Mendikbud Muhadjir Effendi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Faried Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri PANRB Asman Abnur. (ant/rm/pk)
