Bank Indonesia Perkuat Insentif Likuiditas Makroprudensial untuk Pertumbuhan Ekonomi

Suarnusantara.com – Bank Indonesia (BI) mengambil langkah baru dengan memperbarui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk sektor perbankan. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong bank untuk lebih aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang telah ditetapkan.

KLM ini melibatkan pelonggaran kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM) oleh bank. Dengan insentif ini, bank memiliki kesempatan untuk mengurangi GWM mereka jika berhasil mengalirkan kredit atau pembiayaan ke sektor usaha yang telah ditentukan.

Solikin M. Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, menjelaskan bahwa KLM yang pertama kali diterapkan pada 1 Maret 2022 berhasil meningkatkan jumlah kredit yang diberikan oleh perbankan. Insentif ini menjadi daya tarik bagi bank untuk mendapatkan likuiditas tambahan serta memperluas portofolio kredit mereka.

“Ini dari evaluasi kita terbukti insentif ini terbukti berdampak positif terhadap penyaluran kredit,” ujar dia dalam Taklimat Media Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, di Gedung BI, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Minat yang tinggi dari perbankan untuk memanfaatkan insentif KLM juga tercermin dari jumlah pelonggaran GWM yang diberikan oleh BI. Solikin mencatat bahwa total nilai pelonggaran GWM telah mencapai Rp 108,4 triliun. Berdasarkan kesuksesan ini, BI memutuskan untuk memperbarui insentif KLM dengan meningkatkan besaran insentif pelonggaran GWM yang diberikan kepada perbankan.

Dalam pembaruan ini, besaran insentif pelonggaran GWM ditingkatkan dari 2,8 persen menjadi 4 persen. Besaran ini adalah hasil dari akumulasi insentif pembiayaan perbankan ke sektor-sektor tertentu yang telah ditetapkan sebesar 2 persen, insentif bagi bank yang menyalurkan pembiayaan inklusif sebesar 1,5 persen, dan insentif untuk penyaluran kredit yang mencapai 0,5 persen.

“Kalau bank rajin (menyalurkan kredit) bisa semua dimanfaatkan,” kata Solikin

Selain itu, dalam implementasi KLM Tahap 4, BI juga menyesuaikan sektor-sektor prioritas atau tujuan penyaluran kredit. Solikin menjelaskan bahwa pada tahap-tahap sebelumnya, insentif KLM lebih ditujukan untuk segmen usaha yang terdampak oleh pandemi Covid-19 dan dapat membantu pemulihan ekonomi. Namun, seiring berakhirnya pandemi, fokusnya telah dialihkan ke segmen yang mampu memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam KLM Tahap 4 adalah sektor hilirisasi pertambangan dan non-pertambangan, perumahan, serta pariwisata. Di samping itu, sektor inklusif dan pembiayaan berkelanjutan juga tetap menjadi perhatian. “KLM saat ini difokuskan pada sektor-sektor tertentu yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambah Solikin.

Sebagai informasi, penerapan KLM Tahap 4 dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 1 Oktober 2023. Tanggal ini dipilih agar perbankan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan infrastruktur terkait dengan KLM ini.(Kml)