Siapa yang Wajib dan Tidak Wajib Lapor NPWP 2025? Simak Daftarnya!

Suaranusantara.com Tidak semua pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib melaporkan SPT. Ada beberapa kategori yang diwajibkan, sementara yang lainnya masuk dalam kategori non-efektif dan tidak perlu melaporkan pajak.

Untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan, penting bagi wajib pajak memahami apakah mereka termasuk dalam kelompok yang wajib lapor atau tidak.

Proses pelaporan dapat dilakukan secara online melalui sistem e-filing yang tersedia di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di djponline.pajak.go.id. Keputusan untuk tetap menggunakan e-filing didasarkan pada kendala teknis yang masih dialami oleh sistem perpajakan terpadu, Coretax, sehingga implementasi penuh sistem baru tersebut belum dapat dilakukan.

Namun, tidak semua pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan melaporkan SPT. Kategori wajib pajak yang wajib melaporkan SPT meliputi individu atau badan usaha yang memiliki NPWP dengan status aktif. Sementara itu, individu atau badan yang tergolong sebagai wajib pajak non-efektif dibebaskan dari kewajiban pelaporan ini.

Menurut peraturan yang berlaku, wajib pajak orang pribadi diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri mencakup mereka yang berdomisili di Indonesia, tinggal lebih dari 183 hari dalam 12 bulan terakhir, atau memiliki niat menetap dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, wajib pajak luar negeri mencakup individu yang tidak tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari tetapi tetap memperoleh penghasilan dari Indonesia atau menjalankan usaha di dalam negeri.

Di sisi lain, kelompok wajib pajak yang tidak diwajibkan melaporkan SPT adalah mereka yang memiliki status NPWP non-efektif, seperti individu yang tidak lagi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), atau telah menjadi subjek pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP atau tidak melakukan transaksi pajak selama dua tahun berturut-turut juga termasuk dalam kategori ini.

Untuk memastikan kepatuhan pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau agar wajib pajak memahami kewajiban mereka dan segera melaporkan SPT sebelum tenggat waktu yang ditentukan guna menghindari sanksi administratif.