Suaranusantara.com – Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menilai retret kepala daerah yang diadakan Presiden Prabowo Subianto tak memiliki urgensi.
Apalagi, kata dia, hal demikian merupakan pemborosan anggaran negara.
Hal ini tampak bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Prabowo.
Baru-baru ini pula di Kementerian Dalam Negeri mengangkat dua jenderal polisi menjadi Sekjen dan Irjen Kemendagri. Watak meliteristik rezim Prabowo tercermin pula dalam pemaksaan kegiatan retret terhadap menteri dan kepala daerah yang tidak ada urgensinya bahkan merupakan pemborosan anggaran negara yang bertolak belakang dengan upaya efisiensi anggaran saat ini, kata Ray dalam diskusi Nurani 98 dan Strategi Institute di Kedai Kopi Tempo Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur, Rabu (19/2/2025).
Ray juga menambahkan bahwa PSN yang mulai diintensifkan dengan memobilisasi militer. Mobilisasi ini dilakukan dalam program makan siang gratis, food estate di Papua, dan juga Rempang Eco City.
Ke depan keterlibatan tentara diprediksi juga akan terlihat dalam proyek deforestasi 20 juta hektar hutan untuk sawit. Pola-pola ini akan membahas proyek-proyek strategis nasional lainnya.
“Pemerintahan Prabowo yang berusaha menghidupkan kembali militerisme dan melanggengkan impunitas negara dalam hal penegakan hak asasi manusia (HAM),” kata Ray.
Discussion about this post