PDIP Tegaskan Penundaan Retreat Kepala Daerah Bukan Karena Penahanan Hasto Kristiyanto

Suaranusantara.com – Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah menegaskan bahwa instruksi Megawati Soekarnoputri bagi kepala daerah dari PDIP untuk menunda ikut retreat di Magelang, bukan respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

Dia mengakui, bahwa PDIP menganggap kasus hukum yang menjerat Hasto merupakan masalah partai, bukan pribadi.

Meski demikian, kata Basarah, hal itu tak ada hubungannya dengan penundaan retreat kepala daerah PDIP.

“Dalam pandangan hukum dan politik DPP PDI Perjuangan, masalah yang dihadapi Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto adalah masalah yang menimpa PDI Perjuangan. Karena jabatan yang melekat dalam diri beliau sebagai Sekjen partai, tentu penahanan ini menjadi masalah serius bagi kami,” ujar Basarah dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Selasa (25/2/2025) malam.

Menurut dia, DPP PDIP belum mendapatkan informasi lengkap mengenai kegiatan retreat yang diselenggarakan.

Hal ini pun menjadi salah satu pertimbangan partai dalam memberikan instruksi kepada kepala daerahnya.

“Kami mohon maaf sebesar-besarnya, tetapi sampai dengan menjelang kegiatan retreat, DPP PDI Perjuangan sebagai induk organisasi para kepala daerah dari PDI Perjuangan belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan yang dimaksud,” tuturnya.

Dia mengatakan kepala daerah yang berasal dari PDIP merupakan bagian dari pilar eksekutif partai.

Maka dari itu, keputusan terkait keikutsertaan mereka dalam program tersebut perlu didasaripemahaman yang menyeluruh.

Lebih lanjut, Basarah mengungkapkan bahwa hanya beberapa hari sebelum rencana pelaksanaan retreat, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah mengumpulkan kepala daerah terpilih dalam sebuah forum internal.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 18 Februari 2025 itu, Megawati memberikan pembekalan kepada para kepala daerah terkait tugas dan tanggung jawab mereka setelah dilantik.

“Bagaimana setelah beliau-beliau itu dilantik oleh Presiden dapat menunaikan janji-janji partai kepada rakyat melalui jabatan kepala daerah yang mereka emban. Itu kita lakukan dalam kegiatan pengkaderan atau kegiatan tertutup yang dilakukan oleh Megawati,” kata Basarah.