Pontianak-SuaraNusantara
Dalam alam demokrasi maka pembangunan yang berbasiskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat harus dipahami sebagai upaya pemerintah menjadi bagian dari solusi atas masalah rakyat, karena masalah rakyat tersebut dapat dikategorikan dalam empat kategori, yakni peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan hidup, peningkatan kualitas kehidupan pendidikan, dan kemampuan produktifitas sehingga dapat menciptakan pendapatan dan daya beli, serta bagaimana rakyat dapat hidup lebih bahagia.
Demikian dikatakan Sekda Kalbar Dr. M. Zeet Hamdy Assovie, MTM saat membuka kegiatan diseminasi penyelenggaraan daerah bagi pimpinan daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat tahun 2017, di hotel Aston Pontianak, Rabu (8/11/2017).
Dengan demikian, ujar Sekda, isu pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, pembuatan regulasi dan tata kelola kebijakan pemerintahan harus ditempatkan dalam kerangka penyelesaian empat masalah tersebut.
Sekda sampaikan bahwa pemerintahan di semua tingkatan dari pusat sampai ke daerah, harus segera berubah ke arah pemerintah yang terbuka atau open government, sebab diyakininya bahwa bahwa keterbukaan dan partisipasi publik dapat mendorong perekonomian dan pembangunan, karena pemerintah telah membuka pintu lebih lebar sehingga memungkinkan semua orang dapat bertumbuh dan mengambil peluang bersama.
“Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan efisien dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, peluang kerja sama antar daerah di Kalimantan Barat perlu kita bangun dan optimalkan, agar kesenjangan dalam pelayanan publik dapat dikurangi atau bahkan teratasi,” katanya.
Dan yang tak kalah penting dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menurut Sekda, adalah adanya sumber daya aparatur pemerintahan yang professional dan kompeten dalam melaksanakan setiap fungsi kerja pada urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing, dan dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh sumber daya aparatur yang mumpuni, akan menjadi peluang yang sangat besar bagi terwujudnya peningkatan daya saing daerah.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat Ir Anggraito, MM dalam laporannya menyampaikan bahwa diselenggarakannya kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk mrningkatkan kompetensi para pimpinan daerah Kabupaten/Kota se-Kalabar melalui desiminasi penerapan keterbukaan pemerintah didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan mendorong terjadinya pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman dalam dalam pemerintahan daerah, dengan peserta para pimpinan daerah dalam hal ini Bupati dan Walikota se-Kalbar.
Kontributor: Varrel
