Jakarta-SuaraNusantara
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, membenarkan jika dirinya telah memberhentikan sementara Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. Pemberhentian sementara Bupati Talaud menurut Tjahjo sudah melalui pengkajian, setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat laporan dari Gubernur Sulawesi Utara (Sulut). emendagri pun kemudian menurun tim yang langsung mengecek ke lapangan. Tim telah turun ke Provinsi Sulut dan ke Talaud, melakukan klarifikasi dan verifikasi.
“Atas laporan daerah, bupati tersebut sebulan 2 kali pergi ke Amerika tanpa izin. Tim Kemendagri datang dan cek ke Pemda Sulut dan Kabupaten Talaud. Bupati mengakui tanpa izin,” kata Tjahjo di Jakarta, beberapa saat lalu.
Menurut Tjahjo, pemberhentian sementara atau penonaktifan Bupati Talaud, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Jadi, dasar hukumnya kuat. Seperti diketahui, pemberhentian Bupati Talaud sendiri dituangkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-17 tahun 2018 tertanggal 5 Januari 2018.
Dalam surat itu disebutkan alasan pemberhentian Sri Wahyumi yakni karena melakukan perjalanan ke Amerika Serikat sejak 20 Oktober 2017 sampai 13 November 2017 tanpa izin Mendagri.
Sri Wahyumi, dinyatakan melangar Pasal 77 ayat 2 UU Pemda yang menyebutkan bahwa kepala daerah yang pergi keluar negeri harus seizin Mendagri. Dalam surat itu juga disebutkan pasal yang jadi dasar penonaktifan Sri Wahyumi sebagai kepala daerah. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 76 ayat 1 huruf (i) UU Pemda.
Menurut pasal tersebut, kepala daerah dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur/wakil gubernur, dan oleh menteri untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.
Tjahjo sendiri heran, Bupati Talaud seakan merasa tak bersalah. Kalau yang bersangkutan taat aturan, tentu tidak akan diberi sanksi. Sebab, kepala daerah yang lain, ketika pergi keluar negeri selalu mengajukan izin. Dan, ia tak mempersulit. Faktanya, Bupati Talaud, saat diklarifikasi oleh Tim Kemendagri, mengakui pergi tanpa izin.
“Menyangkut izin yang lain izin kok. Minimal telepon dulu. Kalau dia sakit mendadak urus suratnya. Atau Sekdanya yang ngurus. Dan dia sudah diklarifikasi oleh Otda. Dan mengakui kok (pergi keluar negeri tanpa izin),” kata Tjahjo.
Saat ditanya apakah ada persoalan politik antara Bupati Talaud dengan Gubernur Sulawesi Utara, Tjahjo menampiknya. Ia tak melihat, ada persoalan politik antara gubernur dengan bupati. Ini semata, ketidaktaatan kepala daerah pada aturan.
“Enggak ada urusan politik. Enggak ada,” katanya.
Penulis: Rio
