Jakarta-SuaraNusantara
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memahami munculnya pro kontra terhadap rencana penempatan perwira tinggi polisi jadi Penjabat Gubernur. Pemilihan kepala daerah tahun ini, memang beda dengan pemilihan serentak sebelumnya. Karena aromanya memang sudah berbau Pemilihan Presiden (Pilpres). Bisa dikatakan, Pilkada 2018, adalah ajang pemanasan semua partai, menjelang pesta demokrasi yang lebih besar.
Karena itu wajar, kata Tjahjo, jika kemudian apa apapun isu yang terkait dengan Pilkada direspon beragam. Tapi, ia menegaskan, dalam bekerja ia selalu menyandarkan pada aturan. Bukan pesanan apalagi titipan. Setiap keputusan yang akan diambil, ditelaah dulu dari sisi regulasinya, apakah melanggar aturan atau tidak. Jika tidak melanggar, ia akan meneruskan keputusan itu.
Namun dengan tegas pula Tjahjo mengatakan, jika memang langkah yang diambilnya itu dipandang kontraproduktif, ia siap bertanggungjawab jawab. Dan dirinya siap salah. Siap ditegur atasan, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Tjahjo mengatakan itu, saat dengan mendadak menyambangi ruangan yang biasa dipakai wartawan ngumpul di kantor Kementerian Dalam Negeri Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Usai menghadiri rapat koordinasi persiapan angkutan lebaran di kantor Kementerian Perhubungan, penegasan serupa kembali diucapkan Tjahjo, ketika diwawancarai para wartawan usai rapat. Saat itu, wartawan yang mencegat Tjahjo, banyak bertanya seputar isu Penjabat Gubernur dari perwira tinggi Polri yang sedang menghangat.
Kata Tjahjo, waktu Pilkada tahun lalu, sebenarnya, ia melakukan langkah yang sama, ketika menempatkan Irjen Polisi Carlo Tewu, sebagai Penjabat Gubernur di Sulawesi Barat. Ia minta wartawan merefresh ingatannya, kembali membuka file berita tahun lalu, ketika dirinya juga mengangkat Irjen Carlo Tewu sebagai penjabat. Carlo Tewu, ketika jadi penjabat juga adalah perwira tinggi aktif di kepolisian.
Ketika itu, tidak satu pun protes muncul. Tidak ada yang menggugat. Sama sekali tak ada yang protes. Berbeda dengan sekarang, baru usulan sudah dihujani protes dan kritikan. Awalnya, ia sendiri agak heran, kenapa dulu tak protes. Namun akhirnya, ia mafhum, Pilkada tahun ini, memang beda. Pilkada tahun 2018, aromanya sudah berbau Pilpres.
“Coba kamu baca file tahun 2016, itu saya sudah nunjuk, melantik pejabat Polri dan TNI. Karena ini daerah yang area konfliknya tinggi. Satu pun enggak ada yang protes. Aman lancar sesuai tujuannya,” kata Tjahjo pada para wartawan usai dia menghadiri rapat di kantor Kementerian Perhubungan.
Tentang ini, Tjahjo sudah menjelaskan berulang kali dalam beberapa kesempatan. Menurut Tjahjo, ketika ia akan menempatkan perwira baik itu dari TNI dan Polri, dirinya selalu mengkonsultasikan itu dengan pejabat dan menteri terkait, disamping menelaah dulu dari sisi payung hukumnya. Jadi bukan keputusan sepihak semata dari dirinya atau Kemendagri.
Pertimbangannya pun jelas, semata agar Pilkada itu berjalan aman dan damai. Aceh misalnya dalam hajatan Pilkada tahun lalu, masuk dalam kategori rawan konflik. Dan itu berdasarkan pemetaan dari Bawaslu dan juga aparat keamanan. Sebagai pembina politik dalam negeri, tentu ia tak ingin Pilkada yang harusnya jadi pesta demokrasi yang menggembirakan rakyat, justru jadi ‘bara’, karena ada gesekan atau konflik. Sebab, ketika konflik terjadi, yang dirugikan pertama kali, tentu rakyat. Warga yang jadi korban pertama. Ujungnya, Negara dan bangsa bakal kena imbasnya.
Instabilitas karena konflik politik, bisa menganggu jalannya pembangunan. Citra Indonesia di mata investor pun akan turun. Gaduh sedikit saja berpengaruh, apalagi sampai terjadi konflik. Ia tak ingin itu terjadi. Pilkada harus berlangsung dan aman. Dan, ia bersyukur Pilkada di daerah yang awalnya dikhawatirkan rawan, bisa berjalan dengan aman. Sedikit banyak, itu karena kepemimpinan dari Penjabat Gubernur yang ditugasi mengawal Pilkada agar berjalan sukses tanpa kegaduhan.
Seperti diketahui pada 30 Desember 2016, Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri melantik Irjen Polisi Carlo Tewu sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat di Gedung Kementerian Dalam Negeri. Saat melantik Carlo, Tjahjo merasa yakin sang jenderal polisi bisa menjalankan tugasnya mengawal Pilkada di Sulawesi Barat berjalan aman dan damai. Dan, Pilkada di bumi Sulawesi Barat memang berjalan aman. Tanpa kegaduhan. Tanpa riak konflik. Padahal, menjelang Pilkada digelar, provinsi itu masuk dalam kategori daerah rawan konflik.
Sumber: Puspen Kemendagri
