Kota Tangerang – Direktorat Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Budi Situmorang bersama Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin memasang plang pemberitahuan mengenai pelarangan pemanfaatan lahan milik Pemerintah, Senin (8/10/2018).
Pemasangan plang tersebut dilakukan lantaran banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kota Tangerang.
“Karena ada indikasi pelanggaran makanya kita lakukan pemasangan plang ini, setelah kita lakukan audit, ada pelanggaran dan kita perkirakan akan semakin meluas, kalau kita belum audit engga mungkin kita adakan plang ini,” ujar Budi Situmorang.
Budi mengatakan, kerjasama yang dilakukannya dengan Pemerintah Kota Tangerang juga dalam konteks Pengendalian mengenai rencana-rencana pembangunan proyek nasional.
“Selama ini ada kecenderungan Pemda dalam konteks pengendalian, tapi beliau ini yang menjadi konsen kita, makanya kita memulai disini karena ini juga dekat dengan Jakarta jadi permasalahannya lebih kompleks,” ujarnya.
Adapun beberapa titik yang dipasangi plang yakni Bantaran Sungai Cisadane, Situ Cipondoh, dan Situ Bulakan.
Pemasangan titik tersebut diharapkan menjadi masyarakat tidak lagi memanfaatkan lahan negara untuk kepentingan pribadi.
“Situ Cipondoh ada dua, empat kilometer keliling danau tapi kita baru bisa dua, tapi kurang efektif kalau cuma dua, jadi kita harapkan bisa lebih,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin mengatakan, pemerintah Kota Tangerang mendukung penuh upaya pusat untuk melakukan percepatan proyek Nasional.
“Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan percepatan pembangunan termasuk proyek strategis Nasional, termasuk lahan milik negara yang ada di Kota Tangerang seperti Cipondoh, bantaran kali Cisadane dan situ bulakan, Kota Tangerang termasuk diantaranya yang jadi sasaran penegakan hukum indikasi pelanggaran, ” tandasnya. (aul/nji)
