Pandeglang – Akademisi dari Universitas Mathlaul Anwar (UNMA) Banten, Eko Supriatno melayangkan kritikan terkait pembelian Kendaraan Dinas (Randis) Bupati Pandeglang berupa Toyota Land Cruiser Prado senilai Rp1,9 miliar.
Menurut Eko, seyogyanya bupati bisa menunjukan sikap berhemat kepada masyarakat. Malah, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrstruktur, atau pembangunan lain yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat.
“Efisiensi anggaran menjadi taruhan tanggung jawab dan kepekaan terhadap krisis. Tujuannya tentu untuk mewujudkan clean government dan good governance,” kata Eko, Minggu (10/3/2019).
Eko mempertanyakan urgensi pembelian Randis yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018 itu. Mengingat, sejauh ini belum ada kontribusi besar bupati terhadap masyarakat.
“Mereka belum ada kontribusi apapun untuk masyarakat, sudah minta kendaraan dinas. Seharusnya malu kepada masyarakat yang memilih mereka,” sindir Eko.
Publik perlu mengingatkan Pemkab Pandeglang agar lebih berorientasi kepada pengurangan kemiskinan. Alasannya, pembelian Randis Bupati Pandeglang seharga Rp1,9 M tidak sesuai dengan program recovery kemiskinan,” pesannya.
Dosen Fisip UNMA ini menambahkan, pembelian fasilitas Randis mewah seolah menjadi masalah klasik yang sering terulang. Fasilitas ini dianggapnya paling mudah dipelototi publik sehingga kerap memicu kontroversi.
“Efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan cara penghentian pembelian mobil dinas baru. Apalagi bila mobil yang lama masih sangat layak pakai. Fenomena lain yang harus dicermati adalah penggunaan mobil dinas untuk urusan-urusan pribadi,” tandasnya. (aep/nji)
Discussion about this post