WH Rekomendasikan Pembekuan Izin Dua Perusahaan Otobus

Kota Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengeluarkan surat rekomendasi pembekuan izin dua perusahaan otobus (PO), Murni Jaya dan Murni.

Surat bernomor: 551/1548-DISHUB/19 tersebut terkait rekomendasi pemberian sanksi administrasi bus AKAP jurusan Labuan-Jakarta.

Rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut atas kecelakan yang melibatkan bus Murni dan Murni Jaya pada Sabtu (4/5/2019) lalu, dan keresahan masyarakat karena seringkali sopir bus yang mengedarai dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan.

Kepada Menteri Perhubungan (Menhub), WH meminta agar dapat melakukan tindakan sebagaimana pasal 108 Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, di antaranya yakni mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan.

Selanjutnya, dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat, pemegang izin agar dikenai sanksi pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

“Kecelakan ini kan bukan pertama kali, bahkan cukup sering. Korbannya juga ada yang sampai kehilangan nyawa dan luka-luka berat. Jadi saya harap bisa ditindak tegas,” kata WH, Selasa (7/5/2019).

Untuk menjawab keresahan masyarakat terkait bus Murni yang selalu ugal-ugalan dan membahayakan pengendara lainnya, WH menilai dibutuhkan tindakan tegas agar memberikan efek jera baik kepada perusahaan bus maupun pengendaranya.

“Kejadian semacam ini juga kan manajemen perusahaan turut andil, harusnya dia bisa cek fisik kendaraannya memadai atau tidak, sopirnya kompeten atau tidak, SIM-nya diperbaharui atau tidak,” bebernya.

Menurutnya perilaku sopir bus yang ugal-ugalan karena tidak mendapatkan pengarahan atau mengejar target setoran yang harus dipenuhi setiap hari. Sayangnya, justru hal itu mengabaikan keamanan dan kenyamanan penumpang dan pengguna jalan lain.

“Saya harap nanti Kemenhub bisa memanggil manajemen perusahaannya agar perusahaan juga dapat memperbaiki kesalahannya,” kata mantan wali kota Tangerang ini.

Kepala Dishub Banten Tri Nurtopo menambahkan, pencabutan izin transportasi publik bisa dilakukan ketika sudah banyak terjadi kecelakaan. Secara aturan, kendaraan yang sering kecelakaan yang akan ditarik.

Sedangkan pencabutan izin dapat dilakukan apabila kecelakaan yang melibatkan bus tersebut sudah mencapai sekian persen seperti kasus di Jawa Timur.

“Kami harap dapat segera direspon dan ditindaklanjuti agar masyarakat tidak resah lagi,” imbuhnya.(and)