Pemerintah Siapkan Aturan Baru, Pedagang di Marketplace Akan Dipajaki 0,5 Persen

Suaranusantara.com- Pemerintah berencana menerapkan skema pemungutan pajak terhadap para pedagang yang berjualan di berbagai platform e-commerce besar seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan lainnya.

Pajak yang dikenakan disebut-sebut sebesar 0,5 persen dari omzet tahunan, khususnya bagi mereka yang mencatatkan pendapatan antara Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar.

Pungutan pajak ini tidak dibayarkan langsung oleh penjual, melainkan dikumpulkan oleh platform marketplace tempat mereka berjualan. Langkah ini diklaim sebagai upaya pemerintah menyamakan kebijakan fiskal antara toko fisik dan toko digital.

Baca Juga: Dorong Gairah Taat Pajak, Pramono Akan Beri Insentif Diskon 50 Persen Bagi Industri Perhotelan

Informasi ini diperoleh dari sumber yang memahami isi presentasi internal Direktorat Jenderal Pajak kepada perwakilan e-commerce. Disebutkan pula bahwa dalam aturan yang akan dikeluarkan bulan depan, akan terdapat pasal yang mengatur denda bagi platform yang lalai melakukan pemungutan dan pelaporan pajak dari pelapaknya.

Meski belum resmi diberlakukan, rencana ini sudah memunculkan penolakan dari pihak platform. Mereka menilai aturan tersebut dapat memperbesar biaya operasional dan membuat para penjual beralih dari ekosistem marketplace.

Baca Juga: Cara Bayar PBB Secara Online: Mudah dan Praktis Tanpa Harus ke Kantor Pajak

Kementerian Keuangan enggan berkomentar saat dimintai tanggapan terkait kebijakan ini, sementara asosiasi idEA tidak memberikan konfirmasi lebih lanjut. Sebagai catatan, pemerintah sempat meluncurkan kebijakan serupa pada tahun 2018 namun menariknya kembali setelah mendapat tentangan dari industri.