Menteri BUMN, Erick Tohir Ungkap Alasan Memanggil Ahok dan Komisaris Utama BUMN Lainnya

Suaranusantara.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuka informasi terkait langkahnya dalam memanggil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, pada Kamis (20/7) kemarin.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai pemindahan Depo Plumpang setelah tragedi kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu.

Mengenai Ahok, Menteri Erick Thohir menyatakan bahwa pemanggilan tersebut berkaitan dengan pemindahan Depo Plumpang ke lahan milik Pelindo untuk menghindari risiko kebakaran yang membahayakan masyarakat.

Sebelumnya, terdapat perbedaan pandangan mengenai relokasi depo tersebut, dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, berpendapat agar warga di sekitar yang dipindahkan, bukan deponya.

“Saya kemarin bertemu dengan Pak Ahok untuk menyamakan persepsi mengenai Depo Plumpang. Ketika itu, Pak Luhut memiliki pandangan yang berbeda. Namun, saya menyatakan tidak ada perbedaan pandangan,” ungkap Menteri Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (21/7).

Selain Ahok, pemanggilan juga dilakukan terhadap Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, terkait program perusahaan. Menteri Thohir ingin memastikan program yang direncanakan berjalan dengan baik dan bahkan segera diwujudkan.

Lebih lanjut, Menteri Thohir menjelaskan bahwa pemanggilan tidak hanya terbatas pada Ahok dan Nicke saja, tetapi juga mencakup komisaris dan direksi BUMN lainnya.

Beberapa di antaranya adalah Agus Martowardojo, Komisaris Utama BNI, serta Direktur Utama Pupuk Kaltim, Rahmad Pribadi.

“Pemanggilan komisaris dan direksi BUMN dilakukan dengan konteks berbeda-beda, namun intinya adalah untuk memastikan kelancaran program-program mereka,” tambahnya.

Langkah Menteri Thohir dalam memanggil para pejabat BUMN ini menunjukkan komitmennya untuk mengawal dan memastikan program-program yang dijalankan oleh perusahaan negara berjalan sesuai dengan rencana dan menguntungkan bagi masyarakat serta ekonomi Indonesia.(Dn)