Dasco Tegaskan Tidak Ada Kaitannya Pemberian Dukungan Megawati ke Prabowo dengan Amnesti Hasto 

Suaranusantara.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa tidak ada kaitan antara perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto dengan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto.

Sebab, menurut dia, dukungan yang diberikan Megawati sudah ada sebelum Kongres ke-6 di Bali pekan lalu dilangsungkan.

“Saya pikir tidak ada kaitannya. Karena memang jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Ibu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program–program yang baik tentunya akan didukung PDIP. Kemudian, PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas,” kata Dasco, Senin (4/8/2025).

Meski demikian, Dasco mengaku senang dengan dukungan itu.

Dia menegaskan, dukungan PDIP itu tak menutup ruang kritik untuk pemerintahan Prabowo.

“Karena, walaupun kemudian saya menyimak juga di pidato Ibu Mega, mendukung itu kemudian bukan berarti tidak ada kritik yang membangun,” ujar Dasco.

Sebab, menurut dia, pemerintahan Prabowo tetap membutuhkan kritikan dari partai politik, terutama apabila programnya tak berjalan dengan baik.

“Pemerintah itu bukan hanya membutuhkan (kritik) dari PDIP, tapi juga dari partai-partai koalisi, tentunya memberikan masukan-masukan apabila kemudian ada program-program pemerintah yang belum maksimal,” ujarnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tak memPosisikan diri sebagai oposisi atau berkoalisi.

Megawati mengatakan posisi PDIP merupakan peneyimbang pemerintah.

Dia juga menuturkan, PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat.

“Oleh karena itu, PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ujar Megawati dalam pidatonya di Kongres ke-6 PDIP, Sabtu (2/8/2025).

“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,”tambahnya.