Jakarta-SuaraNusantara
Terkait beredarnya kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. BPJS Kesehatan menyarankan bagi warga yang ragu akan keaslian kartunya bisa menggunakan aplikasi BPJSK di ponsel.
“Untuk pengecekan, dapat dilakukan melalui applikasi BPJSK yang dapat didownload melalui Android (Google Play Store),” ujar Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, dalam siaran persnya, Minggu (24/7/2016).
Menurutnya, kartu BPJS yang palsu datanya tidak akan terbaca di aplikasi BPJSK. Dia juga mengimbau supaya masyarakat mengurus kartu BPJS-nya sendiri tanpa melalui perantara calo.
“Kartu BPJS Kesehatan palsu tidak akan teridentifikasi dalam master file BPJS kesehatan karena nama peserta dan nomor kartu akan berbeda sehingga tidak bisa digunakan,” ujarnya.
Irfan mengimbau masyarakat menghubungi call centre BPJS bila menemukan masalah terhadap kartu BPJS-nya. “Hubungi kantor BPJS Kesehatan terdekat atau call centre 1500 400, 24 jam,” ujarnya.
Adanya kartu BPJS Kesehatan palsu ini diketahui setelah salah satu warga di Kampung Simpang Desa Kertajaya, Padalarang, Budiyanto, tak bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan miliknya beberapa waktu lalu. Saat itu, ia hendak memeriksa penyakit Meningitis yang dideritanya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat Kota Cimahi dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan kelas 3.
Ketua RT 3 RW 8 Kampung Simpang, Kertajaya, Ade Rahman mengatakan, kartu yang dimiliki warganya itu dibuat sekitar delapan bulan lalu. Pembuatannya secara kolektif dan dikoordinir oleh relawan kesehaatan dari desa yang sama. Tiap orang, diminta untuk membayar biaya pembuatan sebesar Rp 100 ribu. “Berlakunya sampai 2 tahun,” tutur dia belum lama ini.
Ade menambahkan, ketika Budiyanto mengeluarkan kartu BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit, ia malah dinyatakan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kejadian ini membuat Ade heran. Sebab, ia tahu persis karena pendaftaran kartu tersebut dilakukan secara kolektif di kantor desa. “Katanya (relawan kesehatan), pembuatan kartu BPJS ini program subsidi  untuk (warga) yang enggak mampu,” ujar dia.
Tiap RW, lanjut Ade, hanya mendapat jatah 10 orang untuk pendaftaran kartu BPJS Kesehatan itu. Di Kertajaya sendiri terdapat 23 RW. Karena itu, ini berarti kemungkinan ada sekitar 230 warga yang memperoleh kartu BPJS Kesehatan palsu. (nanang)
