Junico Siahaan Soroti Seruan Kemerdekaan Papua, Maluku, dan Aceh di Forum PBB

Suaranusantara.com- Isu kemerdekaan Papua, Maluku, dan Aceh kembali menjadi perhatian setelah slogan terkait digaungkan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, mendesak Pemerintah Indonesia memberikan penjelasan terkait dugaan keterlibatan dalam kehadiran pihak yang menyuarakan separatisme di United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII).

Dalam keterangannya di Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), Junico menyatakan bahwa perlu ditelusuri lebih dalam apakah Pemerintah turut terlibat dalam UNPFII atau justru pihak PBB yang secara langsung mengundang komunitas adat untuk hadir.

“Perlu ditelusuri dulu ini, apakah dalam UNPFII, Pemerintah terlibat atau tidak? atau mereka (PBB) langsung reach (menjangkau) orang-orang adat itu sendiri?” ujar Junico, Selasa, (28/4/2025).

Momen seruan ‘Free Papua, Free Maluku, dan Free Aceh’ ini diketahui terjadi dalam forum UNPFII yang berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Kejadian tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah foto dan video tersebar di media sosial, memperlihatkan kelompok orang yang diduga WNI mengenakan pakaian adat sambil menunjukkan kertas bertuliskan tuntutan kemerdekaan dalam sidang UNPFII ke-24 di ruang Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat, pada 21 April lalu.

Aksi itu mendapat perhatian setelah petugas keamanan forum yang telah diberitahu langsung menyita selebaran tersebut dan memberikan peringatan keras kepada para pelakunya. Selebaran dengan pesan separatis itu pun segera ditanggapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai tindakan provokasi yang tidak sesuai dengan tujuan forum tersebut.

Menurut Junico, Pemerintah tidak bisa hanya menanggapi tindakan provokasi ini dengan menyebutnya sebagai upaya untuk mencari sensasi, namun harus juga mencari tahu dari mana asal pembawa kertas berslogan ‘Free Maluku, Free Papua dan Free Aceh’ itu.

“Pemerintah jangan sampai lepas tangan juga. Kalau misalnya Pemerintah terlibat pada UNPFII, kenapa orang-orang ini yang diutus ke PBB?” tegas pria yang akrab disapa Nico Siahaan itu.

Jika memang Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) tak dilibatkan dalam forum UNPFII, menurut Nico, Kemlu harus melakukan evaluasi mengapa Indonesia sampai tidak terlibat dalam forum PBB tersebut.

“Dari Kemlu siapa yang terlibat. Dan kalau emang nggak dilibatkan, evaluasinya ke depan bagaimana Kemlu terlibat pada hal ini. Sehingga nantinya perwakilan yang dikirim yang paling mumpuni,” tandas Nico.