Suaranusantara.com- Viral di media sosial video monolog Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang tengah menuai kritikan dari berbagai pihak.
Hal ini lantaran dalam video monolog Wapres Gibran itu, putra sulung Presiden ke 7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyoroti soal pentingnya memanfaatkan bonus demografi untuk kemajuan bangsa.
Diketahui ada tiga video monolog yang diunggah oleh Gibran di kanal YouTube pribadinya itu. Ketiganya diunggah sejak 19 April 2025 hingga 25 April 2025.
Kata Gibran dalam video monolog di akun YouTube pribadinya itu @gibranTv, saat ini Indonesia tengah berada dala momen yang menentukan di tengah tantangab global.
Gibran mengatakan Indonesia merupakan negara besar yang memiliki sebanyak 284 juta penduduk, di tengah tantangan global harus tetap bertumbuh.
“Saat ini, Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang menaungi kehidupan 284 juta penduduknya, harus tetap tumbuh, harus tetap lincah, dan adaptif,” kata Gibran dalam video unggahan di saluran YouTube resminya, dilihat Selasa 29 April 2025.
Gibran menegaskan Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada 2030-2045, yang merupakan peluang besar bagi kemajuan bangsa.
“Teman-teman, tantangan ini memang ada, bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi, kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak Bonus Demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045,” sambung dia.
Menurut Gibran, momentum bonus demografi ini hanya terjadi sekali dalam peradaban bangsa. Ia mengajak semua pihak untuk mengelola peluang ini dengan baik.
“Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda, memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan,” ujarnya.
Namun, video monolog Gibran itu banjir kritikan salah satunya dari PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menyoroti unggahan video monolog Gibran. Ia menilai Gibran sebaiknya lebih fokus bekerja dibandingkan membuat banyak video.
“Ya kalau menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja aja gitu loh,” kata Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 21 April 2024 lalu.
Deddy juga menyinggung soal Dedi Mulyadi saat menanggapi aktivitas Gibran, meski tidak merinci lebih lanjut.
“Video terus, nggak habis-habis. Nanti sama kayak Pak Dedi Mulyadi lagi,” ujarnya
Istana pun pasang badan memberikan pembelaan terhadap video monolog Gibran itu.
Melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro membela Gibran terkait video monolog tersebut. Ia menyebut langkah Gibran sebagai bentuk komunikasi langsung kepada masyarakat.
“Ya ada banyak cara komunikasi para pejabat, Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri dan seluruh pejabat yang lain tentu punya kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat,” ujar Juri di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Minggu 27 April 2025.
Menurut Juri, penyampaian informasi langsung oleh pejabat kepada masyarakat penting agar tidak terjadi bias informasi.
“Ya kan, baik mengenai program-program pemerintah maupun terhadap hal-hal yang penting untuk segera disampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Tentu caranya macam-macam, modelnya macam-macam. Yang penting pesannya sampai ke masyarakat,” katanya.
Juri berharap masyarakat mendapatkan informasi langsung dari sumbernya agar tidak terpengaruh informasi yang telah dipelintir.
“Sehingga bias informasi dan kadang-kadang informasi yang beredar sering kali sudah bias dan tidak benar. Oleh karena itu, baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar yang dimiliki, termasuk Pak Wapres,” imbuhnya.
Menanggapi kritik dari Deddy Sitorus, Juri menegaskan berbicara kepada publik adalah bagian dari tugas pejabat negara.
“Loh salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara. Salah satu pekerjaan Pak Presiden, Pak Wapres, para Menteri ya bicara,” kata Juri.
“Menyampaikan hal yang menjadi kebijakan. Masa orang bicara dilarang,” pungkasnya.
Discussion about this post