Suaranusantara.com – Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto menilai posisi Sekretaris Jenderal (sekjen) partai politik bukan hanya sekadar persoalan administratif, melainkan juga menyangkut arah dan strategi politik partai ke depan.
Maka dari itu, kata dia, penunjukkan sekjen baru PDIP untuk menggantikan Hasto Kristiyanto menjdi sangat krusial.
Diketahui, sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dan peringan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
“Sekjen baru akan menjadi figur sentral dalam menentukan sikap politik PDIP: apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, atau memilih tetap menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. Keputusan akhir tentu berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, figur sentral yang sangat dihormati baik oleh elite partai maupun konstituen PDIP,” kata Sugiyanto dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).
“Karena itu, penunjukan pengganti Hasto menjadi sangat krusial. Figur Sekjen yang baru harus memiliki integritas tinggi, kemampuan komunikasi politik yang kuat, serta visi strategis yang jelas untuk menavigasi peran PDIP sebagai penyeimbang kekuasaan secara efektif dan bermartabat. Sekjen baru bukan hanya pengelola organisasi partai, tetapi juga penentu arah politik PDIP di tengah arus kekuasaan yang menguat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sugiyanto mengatakan bahwa proses seleksi sekjen PDIP yang baru harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian.
Strategi partai, tambahnya, perlu mempertimbangkan dinamika politik nasional, sembari tetap berpegang teguh pada arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait pergantian Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP. Bisa jadi, partai masih menunggu hasil akhir proses hukum yang sedang berjalan, dengan harapan Hasto dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, sehingga pergantian tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat,” tuturnya.
Menurut Sugiyanto, menjadi partai penyeimbang bukanlah bentuk oposisi yang emosional.
Justru sebaliknya, ini adalah strategi politik jangka panjang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.
Discussion about this post