Suaranusantara.com – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong pemerintah untuk mengaudit organisasi masyarakat (ormas) yang selama ini telah terdaftar.
Cucun mengatakan, audit itu tidak boleh sekadar menyentuh aspek legalitas, melainkan juga sosial dan politik.
Hal itu, kata dia, untuk memastikan bahwa ormas tersebut tidak terkait aktivitas premanisme.
“Apakah benar ormas telah menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan atau sekadar ‘baju legal’ untuk kelompok kekuasaan informal,” ujar Cucun.
Dorongan tersebut disampaikan Cucun menyusul maraknya premanisme berkedok ormas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak terlepas dari keberadaan ormas yang menyimpang dari fungsinya.
“Praktik seperti ini tentunya menurunkan kepercayaan investor karena aksi intimidasi dan pemerasan mengganggu operasional usaha,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Lebih lanjut, Cucun menyampaikan dukungannya terhadap langkah kepolisian daerah yang menyepakati kerja sama untuk memberantas premanisme berkedok ormas.
“Tentunya DPR sangat mendukung dan siap mengawal program ini. Tidak boleh ada tempat bagi premanisme di Jawa Barat, termasuk premanisme berkedok ormas,” kata dia.
Discussion about this post