Suaranusantara.com- Menyambut Ramadan 1446 H, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta agar organisasi masyarakat (Ormas) tak melakukan sweeping tempat makan.
Hal ini bertujuan ingin bulan Ramadan 1447 H berjalan damai dan tertib tanpa ada keributan.
“Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan,” kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dikutip Rabu 18 Februari 2026.
Kata Pramono, Jakarta saat ini masih nuansa Imlek 2577 Kongzili, lalu dilanjutkan dengan suasana Ramadan 1447 H.
Pada saat Ramadan 1447 H, Pemprov DKI sudah menyiapkan berbagai langkah agar masa peribadatan berjalan tertib.
Pramono selaku Gubernur DKI Jakarta bertanggung jawab atas kenyamanan di wilayahnya. Untuk itu, dia dengan tegas melarang ormas sweeping tempat makan.
“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” tegasnya.
Selain itu, Pramono menyoroti kegiatan sahur on the road (SOTR), yang kerap menimbulkan kerawanan dan tawuran. Ia menyatakan kegiatan yang berpotensi memicu keributan tidak akan diizinkan.
“Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan, saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan nanti saya izinkan,” imbuhnya.
Larangan Pramono terkait larangan sweeping tempat makan mendapat respon positif dari berbagai pihak, salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Waketum MUI Anwar Abbas setuju dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melarang adanya sweeping rumah makan selama bulan Ramadan. Anwar Abbas mengatakan yang terpenting sikap saling menghormati.
“Saya rasa tidak perlu ada sweeping-sweepingan karena pemerintah sebelum puasa kita harapkan sudah mensosialisaikan dan memberi pengertian kepada rakyat tentang perlunya ada sikap saling hormat-menghormati agama dan kepercayaan serta ibadah dari agama lain,” kata Anwar Abbas saat dihubungi, Minggu 15 Februari 2026.
Ia meminta pemerintah hadir menata dan mendukung sikap saling hormat menghormati tersebut. Sehingga, kata dia, umat yang menjalankan ibadah puasa tidak merasa terganggu.
“Umat dari yang melaksanakan ibadah tersebut tidak usah merasa terganggu karena pemerintah sudah hadir menjaga dan memeliharanya agar umat dari agama yang melaksanakan ibadah tersebut dapat beribadah dengan tenang,” ucap dia.
Kemudian, ia juga menyebut umat Islam tidak perlu melakukan sweeping karena pemerintah pasti menjaga kondusivitas di bulan Ramadan.
“Mereka tidak perlu melakukan sweeping-sweeping karena pemerintah sudah menjamin hadirnya kondusivitas situasi bagi pemeluk agama untuk melaksanakan ibadahnya dan beberapa hari lagi umat islam akan berpuasa di bulan Ramadan,” ujar dia.
Senada dengan MUI, Muhammadiyah juga menyambut positif larangan Pramono guna menghindari keributan selama Ramadan.
Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad setuju dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait larangan sweeping oleh ormas-ormas ke rumah-rumah makan. Dadang menyebut larangan itu demi menghindari keributan.
“Saya kira sudah betul larangan tersebut agar tidak terjadi keributan,” kata Dadang saat dihubungi, Minggu.
Dadang mengatakan yang berhak membuka atau menutup hanya penegak hukum. Namun demikian, ia berharap agar umat agama lain juga menghargai umat Islam yang berpuasa.
“Sebaliknya diimbau kepada saudara-saudara yang tidak berpuasa untuk tidak demonstratif makan siang di tempat terbuka dan menghormati orang yang berpuasa, walaupun orang yang berpuasa tidak akan tergoda oleh hal-hal yang membatalkan puasa,” ucap dia.
Discussion about this post