Jakarta-SuaraNusantara
Presiden Joko Widodo memperpanjang moratorium hutan yang ditetapkan pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011. Inilah untuk ketiga kalinya, moratorium itu diperpanjang.
Presiden Jokowi memperpanjang moratorium hutan yang berkaitan dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Ini adalah perpanjangan moratorium pengelolaan hutan alam primer dan lahan gambut yang diprakarsai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011 dalam rangka mereduksi emisi CO2 yang disebabkan oleh pembakaran hutan untuk pembukaan lahan industri.
“Sementara kita masih mengumpulkan cukup bahan untuk memutuskan perizinan dan pengelolaan hutan primer dan lahan gambut, instruksi presiden itu diperpanjang untuk saat ini,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kepada kantor berita Reuters. Menurut Siti Nurbaya, moratorium hutan itu diperpanjang selama dua tahun.
Pada November 2016, moratorium hutan telah mencakup area seluas lebih dari 66 juta hektar. Indonesia adalah kawasan yang rentan terhadap kebakaran hutan pada musim kemarau. Penyebabnya terutama karena pembakaran hutan dan pengeringan lahan gambut untuk pembukaan lahan perkebunan dan pertanian.
Kabut asap kebakaran hutan yang menyebabkan bahaya kesehatan dan mengganggu jadwal penerbangan sering mencapai negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang kemudian mengajukan protes.
Kebakaran hutan besar-besaran terjadi tahun 2015, yang terutama melanda pulau Sumatera dan Kalimantan. Bank Dunia memperkirakan, ada 2,6 juta hektar lahan di Indonesia yang hancur pada saat itu dengan kerugian diperkirakan mencapai 16 miliar dolar AS.
Indonesia adalah salah satu produsen minyak sawit dan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Perusahaan kelapa sawit sering disebut-sebut menjadi salah satu pelaku pembakaran hutan karena ingin membebaskan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan mereka berharap pemerintah dapat memberikan kepastian lebih untuk industri perkebunan seperti kelapa sawit.
“Setelah menyelesaikan semua (kebijakan) ini, pemerintah harusnya punya masterplan minyak dan kelapa sawit nasional,” kata Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang GAPKI, Eddy Martono.
“Kenyataannya sekarang minyak sawit Indonesia telah menjadi tulang punggung ekonomi,” tambahnya.
Penulis: yon/hp/dw/rtr
