Suaranusantara.com- Dalam pertemuan puncak yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, para pemimpin BRICS menyatakan sikap tegas atas serangan militer terhadap Iran yang terjadi sejak 13 Juni 2025.
Dalam deklarasi resmi yang dirilis Minggu (6/7/2025), mereka menyebut serangan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Piagam PBB.
“Kami mengutuk serangan militer terhadap Republik Islam Iran sejak 13 Juni 2025, yang merupakan pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB,” demikian isi deklarasi resmi para pemimpin BRICS.
Kecaman tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap kondisi keamanan di Timur Tengah. BRICS menyoroti dampak buruk dari serangan yang dilancarkan Israel terhadap berbagai target penting di Iran, mulai dari fasilitas militer, pusat-pusat nuklir, hingga infrastruktur sipil yang vital.
Pernyataan BRICS juga memuat keprihatinan mendalam terhadap potensi perluasan konflik di kawasan. Dalam situasi yang semakin rapuh ini, para pemimpin BRICS menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan penyelesaian damai guna menjaga stabilitas regional dan perdamaian dunia.
Menurut data dari Kementerian Kesehatan Iran, serangan tersebut menewaskan sedikitnya 935 orang dan melukai lebih dari 5.300 lainnya.
Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal dan pesawat nirawak ke wilayah Israel, menewaskan sedikitnya 29 orang dan menyebabkan lebih dari 3.400 warga lainnya luka-luka, sebagaimana dilaporkan oleh Universitas Ibrani Yerusalem.
Konflik bersenjata yang berlangsung selama hampir dua pekan itu akhirnya dihentikan melalui kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan mulai berlaku pada 24 Juni 2025.
Dalam deklarasi bersama tersebut, BRICS juga menyampaikan kekhawatiran atas potensi bahaya terhadap fasilitas nuklir damai yang diawasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Mereka menegaskan pentingnya perlindungan terhadap infrastruktur sipil dan menjamin keselamatan masyarakat sipil di tengah eskalasi militer.
“Dalam konteks ini, kami kembali menyuarakan dukungan terhadap upaya diplomatik untuk menyelesaikan tantangan-tantangan regional,” tulis pernyataan itu.
“Kami juga mendesak agar Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah nyata terhadap situasi ini,” tambah pernyataan tersebut.
Discussion about this post