Suaranusantara.com- Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yakni Patra M Zen menilai kliennya adalah tumbal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tak bisa menangkap Harun Masiku, mantan kader PDIP yang buron.
Patra menyebut demikian lantaran KPK kala itu lebih dulu mengumumkan informasi soal kegiatan tangkap tangan (OTT) eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebelum semua pihak tertangkap.
Patra menyampaikan hal tersebut dalam sidang lanjutan dengan pembacaan pledoi atau nota pembelaan Hasto Kristiyanto atas perkara suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 10 Juli 2025.
“Alih-alih berbenah dari kegagalan dan kesalahan yang dilakukan oleh lembaganya, justru Terdakwa yang dijadikan tumbal kegagalan menemukan Harun Masiku tersebut,” ujar Patra.
Dengan Hasto yang dijadikan tumbal KPK maka otomatis Harun Masiku menghindari proses penyidikan.
“Secara logis hal tersebut mengakibatkan Harun Masiku dapat menghindari proses penyidikan,” tambahnya.
Dia menyinggung dakwaan jaksa KPK soal staf kesekretariatan DPP PDIP, Kusnadi yang disebut menenggelamkan ponsel. Menurut Patra, jika tindakan itu dilakukan, tidak ada hubungan kausalitas dengan belum ditangkapnya Harun.
“Quod Non, perbuatan Kusnadi yang menenggelamkan telepon genggam pada tanggal 6 Juni 2024 tidak memiliki hubungan sebab-akibat (kausalitas) dengan tidak dapat ditangkapnya Harun Masiku, karena Harun Masiku sejak tanggal 17 Januari 2020,” kata Patra.
Kuasa hukum Hasto lainnya, Febri Diansyah, mengklaim perintah Hasto ke pengacara Donny Tri Istiqomah untuk mengajukan gugatan uji materi terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ke Mahkamah Agung (MA), terkait perolehan suara calon anggota legislatif almarhum Nazarudin Kiemas di Dapil Sumatera Selatan I merupakan langkah yang sah.
“Perintah yang Terdakwa berikan kepada Donny Tri Istiqomah merupakan upaya yang sah dan didasarkan kepada keputusan partai,” kata Febri Diansyah.
Febri mengatakan pengajuan uji materi itu didasarkan pada keputusan Rapat Pleno DPP PDIP yang digelar pada Juli 2019.
Dalam rapat tersebut, kata Febri, diputuskan Harun Masiku ditetapkan sebagai calon legislatif yang menerima limpahan 34.276 suara milik Nazarudin.
“Atas dasar keputusan rapat pleno DPP PDI Perjuangan tersebut, Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP meminta Donny Tri Istiqomah, selaku penasihat hukum PDIP, untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI,” ujarnya.
Dia mengatakan hal itu juga disampaikan Donny saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Dia mengatakan kesaksian Donny mempertegas jika pengajuan uji materi dilakukan karena mendapat penugasan resmi dari partai melalui surat tugas.
“Penugasan dari DPP PDI Perjuangan untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung berdasarkan surat tugas. Tetapi karena sifatnya uji materi, maka surat tugasnya dalam bentuk surat kuasa,” ucapnya.
Senada dengan Patra, Ronny Talapessy kuasa hukum Hasto mengatakan bahwa jaksa KPK tak bisa membuktikan motif menguntungkan Hasto dalam kasus ini.
“Majelis Hakim Yang Mulia, sampai dengan dibacakannya tuntutan oleh Penuntut Umum, tidak terbukti sama sekali motif yang menguntungkan terdakwa dengan melakukan dugaan tidak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum,” ujar Ronny Talapessy.
Ronny mengatakan motif menguntungkan itu mengarah ke Harun Masiku untuk mendapatkan kursi di DPR.
“Terdakwa tidak memiliki motif dan tidak diuntungkan apabila melakukan penyuapan dan atau merintangi penyidikan tetapi Harun Masiku memilki seluruh daya dan motif untuk melakukan penyuapan dan merintangi penyidikan,” imbuhnya.
Ronny mengatakan Hasto memiliki riwayat panjang yang menunjukan integritas loyalitas dengan karakter yang kuat, menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum baik sebagai politisi maupun akademisi.
Dia menyebut dakwaan keterlibatan Hasto dalam dugaan suap pengurusan PAW Harun dan perintangan penyidikan tidak masuk akal.
“Maka, karena itu dugaan keterlibatan dalam tindak pidana, baik dalam perkara suap dan perintangan merupakan pernyataan yang kontra produktif mengada-mengada dan tidak masuk akal,” ujarnya.
Selain itu, Ronny menyebut keaslian dan keabsahan file call data record (CDR) yang dibawa jaksa KPK tak bisa dibuktikan. Dia menilai manipulasi terhadap file CDR itu bisa saja dilakukan.
“File CDR seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti atau barang bukti karena tidak dapat dibuktikan keaslian dan keabsahannya,” kata Ronny.
Dia mengatakan file CDR yang menjadi alat bukti itu berasal dari flashdisk Sandisk Cruzer Blade dengan kapasitas 16 GB dan flashdisk Sandisk Cruzer Blade 64 GB. Dia meminta majelis hakim mengesampingkan alat bukti tersebut.
“Majelis Hakim Yang Mulia, kita tidak pernah tahu flashdisk ini diberikan oleh siapa dan apakah bisa dipercaya,” ujar Ronny.
“Haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim,” imbuhnya.
Discussion about this post