Suaranusantara.com- Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang menjabat sebagai Ketua Umum Jarnas Anti TPPO, mengaku memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik perdagangan manusia.
Ia menuturkan, privilese itu menjadi faktor yang membuatnya berani, berbeda dengan banyak aktivis lain yang tidak memiliki perlindungan serupa.
Rahayu mengatakan, sebagian besar korban dan aktivis anti-TPPO memilih diam karena takut terhadap risiko besar yang dihadapi. Menurutnya, jaringan perdagangan orang sangat terorganisir dan bisa mengancam keselamatan keluarga korban maupun para pembela mereka.
“Kemarin saya sempat di-interview, saya ditanyakan, ‘kok Mbak Saras (Rahayu Saraswati) berani?’ Saya bilang, ya saya punya privilese yang orang lain enggak punya. Orang pikir berapa kali kalau melihat belakang saya siapa,” ungkap Saraswati, dalam diskusi publik Peringatan Hari Anti TPPO Sedunia 2025 di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Kamis (31/7/2025).
Ia menggambarkan para pelaku sebagai “iblis berbentuk manusia” yang tidak segan melakukan kekerasan, termasuk pembunuhan, demi melindungi bisnis ilegalnya. Salah satu praktik yang ia soroti adalah penjualan bayi ke luar negeri, seperti yang baru-baru ini terungkap di Jawa Barat.
Rahayu mengaku, perdagangan bayi juga masih terjadi di daerah yang menjadi basis dukungannya di Jakarta Utara, dengan harga jual mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta. Ia menilai situasi ini mencerminkan betapa rendahnya nilai manusia di mata pelaku kejahatan tersebut.
“Seperti kemarin baru saja ada kasus yang mulai viral tentang penjualan bayi yang masih di dalam kandungan bahkan. Sebetulnya itu (praktik penjualan bayi) sudah terjadi bertahun-tahun dari sejak saya baru mulai mendalami tentang perdagangan orang. Kita sudah tahu itu sudah terjadi,” ujar dia.
“Ada satu lagi, yang mana itu dijual Rp500 ribu, Rp1,5 juta. Harga manusia di Indonesia, kita kaya tak ada harganya,” pungkas Saras.
Discussion about this post