Suaranusantara.com – Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan terdapat intervensi aparat dan penyelenggara pemerintahan dalam proses penghitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua 2025.
Ronny menuturkan, pihaknya menemukan adanya indikasi kecurangan yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara dalam proses rekapitulasi berjenjang.
“Kami menilai ada upaya atau indikasi eskalasi kecurangan yang ingin mengubah hasil perolehan suara dalam pleno berjenjang. Intimidasi dilakukan terhadap panitia pemungutan suara (PPS), bahkan terhadap Bawaslu Provinsi Papua dan KPU kabupaten/kota,” ujar Ronny dalam keterangannya.
Maka dari itu, dia menduga ada pihak yang bersepakat dengan penyelenggara pilkada untuk memanipulasi hasil suara.
Bahkan, Ronny juga menduga adanya campur tangan dari aparat kepolisian terkait hal itu.
Sebab, pesaing pasangan Benhur Tomi Mano–Constant Karma merupakan mantan Kapolda Papua.
Dia mencontohkan, pada Kamis (7/8/2025) malam, terjadi intimidasi oleh oknum kepolisian terhadap ketua dan anggota panitia distrik di Sentani Timur. Kejadian serupa, lanjutnya, juga pernah terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Kami ingatkan agar Jakarta jangan mengintervensi kehendak rakyat. Kalau rakyat mau pasangan BTM dan CK yang menang, ya sudah, jangan diubah hasilnya,” ucap Ronny.
Atas dasar itu, Ronny lantas meminta Bawaslu meningkatkan pengawasan terhadap proses perhitungan suara.
“Kita memikirkan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat UUD 1945. Saya minta Bawaslu harus lebih ketat mengawasi perhitungan suara,” kata Ronny.
Discussion about this post