Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto mengklaim bahwa angka pengangguran mengalami penuruan sampai 4,76 persen.
Hal ini dikarenakan, Prabowo menyatakan pemerintahannya telah berhasil mencetak sebanyak 3,6 juta lapangan kerja.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat Pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025
“Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen di Februari 2025 dari 4,82 persen tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan,” kata dia.
Prabowo juga menyebut tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan hingga ke titik 8,47 persen.
“Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47 persen, terendah sepanjang sejarah,” ucap Prabowo.
Namun, para pengamat menilai secara real atau fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Prabowo.
Para pengamat berpendapat metode perhitungan tingkat pengangguran yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian dicuplik Prabowo memiliki keterbatasan indikator, problematik, dan tidak mampu menggambarkan realita masyarakat.
Salah satu indikator problematik BPS adalah mendefinisikan seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam sepekan ke dalam kelompok masyarakat bekerja dan bukan pengangguran, kata seorang pengamat ketenagakerjaan
“Kalau seseorang hanya bekerja sejam [dalam] seminggu, apakah ia bisa memenuhi kebutuhan hidup?” kata pengamat ketenagakerjaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), El Bram Apriyanto, Selasa 19 Agustus 2025.
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan penurunan angka pengangguran sebagai kewenangan BPS, tapi tak menutup mata soal keluhan kesulitan mencari pekerjaan oleh masyarakat.
Penurunan angka pengangguran dikatakan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR/DPD itu merujuk hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis BPS enam bulan sebelumnya.
Kala itu, BPS mencatat tingkat pengangguran per Februari sebesar 4,76% atau turun 0,06 dari periode sama tahun sebelumnya
Adapun pada Februari 1998, angka pengangguran tercatat 5,46%.
“Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” kata Prabowo.
Klaim Prabowo ini dipertanyakan sejumlah pengamat, karena dianggap tidak dapat menggambarkan realita di lapangan.
Pengamat ketenagakerjaan BRIN, El Bram Apriyanto mengatakan, definisi ‘bekerja minimal satu jam seminggu” memang selaras dengan poin 94 International Conference of Labour Statisticians (ICLS) ILO yang disepakati 1982.
Namun, terang Bram, “definisi itu sudah berusia lebih dari 40 tahun.”
Ia mengatakan, definisi bekerja minimal satu jam seminggu memang dapat digunakan untuk tujuan statistik dan memudahkan perbandingan global.
Tapi, sambungnya, terlalu sempit jika dipakai untuk memaknai kesejahteraan masyarakat.
Untuk memahami kondisi tenaga kerja sebenarnya, pemerintah dinilai perlu juga melihat indikator lain seperti tingkat underemployment (setengah pengangguran) yang menunjukkan bahwa seseorang bekerja tapi pendapatannya tidak mencukupi.
Kondisi underemployment (setengah pengangguran) sendiri tidak diklasifikasikan BPS sebagai pengangguran.
Selain itu, pemerintah juga perlu melihat jumlah pekerjaan informal; median upah dibandingkan dengan upah minimum; berapa % pekerja yang punya kontrak; jumlah pekerja yang sudah terdaftar jaminan sosial; serta bagaimana kualitas hidup mereka.
“Inilah keterbatasan indikator TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Angka TPT bisa turun, tapi tidak serta-merta berarti kesejahteraan membaik. Perlu indikator lain,” kata Bram.
“Sekadar mengatakan angka pengangguran turun tidak otomatis rakyat lebih sejahtera.”
Perihal indikator yang problematis juga disampaikan Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.
Ia mengatakan, data itu seharusnya dikonfrontir dengan indikator lain untuk kemudian bisa menjelaskan realita di lapangan.
Beberapa indikator tersebut, antara lain, data bahwa mayoritas angkatan kerja Indonesia saat ini bekerja disektor informal dengan ketiadaan perlindungan sosial, upah kecil, tapi jam kerja lebih panjang.
“Sebaiknya pemerintah tidak menggunakan klaim secara makro… Ini membuat klaim pengangguran terendah sejak 1998 itu patut diragukan karena harus dikonfrontir dengan berbagai indikator ketenagakerjaan lainnya,” tutur Bhima.
Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Qisha Quarina menjabarkan, turunnya persentase angka pengangguran di data BPS yang dilansir pada Februari lalu sejatinya berakar pada rumus perhitungan angka pengangguran yang membagi total pengangguran dengan total angkatan kerja nasional.
Angkatan kerja Indonesia yang dalam rumus dinamakan “bilangan penyebut” naik dibanding 2024, sehingga nominal pembagi dalam rumus menjadi lebih besar yang otomatis bakal mengecilkan hasil akhir.
“Bilangan penyebut lebih tinggi, ya, makanya dia [tingkat pengangguran] turun,” kata Qisha.
Secara umum, jumlah total pengangguran di Indonesia yang diistilahkan sebagai “pengangguran absolut” sejatinya naik dibanding 2024, terang Qisha.
Per Februari 2025, jumlah pengangguran Indonesia tercatat 7.278.307 jiwa atau meningkat dibanding periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 7.194.862.
Jumlah pengangguran terendah sejak krisis 1998 sendiri tercatat pada Februari 2019 yakni 6,82 juta orang.
Alhasil, terang Qisha, “Kuncinya, jangan melihat dari satu sisi. Ketenagakerjaan itu kompleks.”
Menteri Tenaga Kerja, Yassierli enggan berpolemik soal data pengangguran dengan mengatakan bahwa hal tersebut adalah kewenangan BPS.
Namun, Yaasierli mengaku tidak menutup mata atas keluhan masyarakat soal kesulitan mendapat pekerjaan.
“Itu hal yang kami perhatikan,” kata Yassierli.
Menurutnya, pemerintah terus melakukan banyak hal agar lapangan pekerjaan terus tersedia, seperti lewat Koperasi Merah Putih dan Program Magang ke Luar Negeri.
Discussion about this post