Survei Polling Institute: Hubungan Prabowo Jokowi Harmonis Usai Kbijakan Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto

Suaranusantara.com- Survei Polling Institute menyatakan bahwa hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke 7 RI Joko Widodo atau Jokowi tetap baik-baik saja usai kebijakan abolisi Thomas Trikosasih Lembong atau Tom Lembong dan amnesti Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.

Hal itu berdasarkan hasil presentase survei terkait hubungan Prabowo dan Jokowi pasca abolisi dan amnesti.

Di mana sebanyak 52,1 persen masyarakat menyatakan tidak percaya hubungan Prabowo dan Jokowi retak, rinciannya 28,3 persen kurang percaya dan 23,8 persen tidak percaya sama sekali

Adapun survei itu berlangsung pada periode 4–7 Agustus 2025. Survei itu dilakukan terhadap 1.206 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon. Adapun tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen.

Sementara itu, yang menyatakan percaya hanya 23,2 persen (3,6 persen sangat percaya dan 19,6 persen cukup percaya). Adapun sisanya, 24,8 persen, memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

“Temuan ini mengindikasikan bahwa publik melihat hubungan Prabowo dan Jokowi relatif stabil, meskipun muncul kebijakan yang berpotensi menimbulkan tafsir politik seperti pemberian abolisi dan amnesti,” ujar Kennedy Muslim, Peneliti Utama Polling Institute, saat memaparkan rilis survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara virtual, Minggu 24 Agustus 2025.

Menurut Kennedy, mayoritas publik menilai kebijakan Prabowo tersebut lebih sebagai langkah politik yang berorientasi pada rekonsiliasi, bukan pemicu disharmoni.

“Responden cenderung menilai keputusan Presiden justru memperluas ruang politik inklusif, sehingga isu retaknya hubungan Prabowo–Jokowi tidak terlalu dipercaya,” jelasnya.

Kennedy menambahkan, meski demikian, angka 23,2 persen yang percaya hubungan Prabowo–Jokowi tidak harmonis menunjukkan masih adanya persepsi kritis di sebagian masyarakat.

“Ini bisa berasal dari kelompok yang menilai kebijakan amnesti berpotensi mengganggu komunikasi politik antara dua figur nasional tersebut,” imbuhnya.

“Publik tampak lebih optimistis bahwa kebijakan amnesti dan abolisi tidak mengguncang relasi politik Prabowo dan Jokowi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik di masa awal pemerintahan,” ucapnya.