Anggota DPR Desak Angga Raka Prabowo Mundur dari Wamenkomdigi, Buntut Rangkap Tiga Jabatan Sekaligus Usai Dilantik Kepala BKP

Suaranusantara.com- Angga Raka Prabowo diketahui pada Rabu 17 September 2025 resmi dilantik menjadi Kepaal Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Adapun BKP merupakan lembaga baru menggantikan Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang sebelumnya dipegang Hasan Nasbi. Hasan Nasbi dicopot sebagai Kepala PCO pada Rabu 17 September 2025 oleh Prabowo.

Angga sebelum dilantik menjadi Kepala BKP, dirinya sehari sebelumnya ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Telkom Indonesia.

Lalu diketahui juga, Angga Raka pada 21 Oktober 2024 resmi dilantik sebagai Wakil Menteri (Wamen) Komdigi.

Itu artinya, Angga Raka merangkat tiga jabatan sekaligus. Hal ini menuai sorotan, salah satunya dari Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal.

Syamsu Rizal mendesak agar Angga Raka mundur dari salah satu jabatannya yakni Wamenkomdigi.

“Sebaiknya Angga mundur dari kursi Wamenkomdigi, karena tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sangat berat,” kata Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical, Jumat, 19 September 2025.

Deng Ical sapaan Syamsu Rizal mengatakan Angga yang dilantik sebagai Kepala BKP harus mampu menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo dengan tepat dan menyampaikannya secara efektif kepada publik.

“Angga Raka harus betul-betul bisa menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo, sehingga pesan presiden bisa disampaikan dengan baik, jelas, dan tidak menimbulkan kerancauan,” tuturnya.

Badan Komunikasi Pemerintah juga menurutnya harus membangun sistem komunikasi yang strategis dan responsif.

Menurutnya, informasi aktual dan akurat setiap hari harus mengalir kepada Presiden, agar kepala negara dapat segera merespons berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Dia juga menilai Badan Komunikasi Pemerintah harus mampu membuat perencanaan komunikasi yang matang. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pesan maupun kerancuan dalam komunikasi pemerintah.

“Badan komunikasi harus menyusun strategi komunikasi yang terencana dengan baik. Dengan begitu, setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami publik secara jelas dan tidak multitafsir,” pungkas Deng Ical.