RAPBN adadaSuaranusantara.com- Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 disambut sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan, kesepakatan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen antara pemerintah dan DPR merupakan tonggak penting, sekaligus landasan menuju pembangunan berkelanjutan.
Said menilai, proyeksi pertumbuhan yang lebih tinggi di masa mendatang bisa saja dicapai, bahkan hingga 7 sampai 8 persen. Namun, ia mengingatkan pertumbuhan itu tidak boleh timpang, melainkan harus inklusif dan membawa manfaat nyata bagi semua lapisan masyarakat.
Di hadapan wartawan, Said juga menggarisbawahi tantangan besar dalam pengelolaan ekonomi nasional. Tingginya ICOR Indonesia, yang berada di angka 6,2, disebut lebih buruk dibandingkan Vietnam.
“Yang paling penting sesungguhnya, ketika pemerintah dengan Banggar DPR bersepakat pertumbuhan di 5,4%, bagi kami itu adalah fondasi penting untuk terus mengawal visi, mimpi, dan termasuk yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Ke depan bisa 6, 7, sampai 8%, namun Banggar selalu mengingatkan bahwa pertumbuhan itu harus inklusif,” ujar Said Abdullah dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa usai sidang di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (23/9/2025).
Kondisi ini, menurutnya, menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam efisiensi penggunaan modal agar investasi benar-benar menghasilkan dampak optimal.
Said memastikan Banggar DPR akan terus mendampingi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara ambisi pertumbuhan dengan kualitas pembangunan yang berkeadilan.
“Kalau rakyat bisa melakukan sesuatu, menjadi sesuatu, dan mendapatkan kehormatan, itulah nilai tertinggi yang akan didapat masyarakat dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, yang dibungkus oleh APBN kita untuk tahun 2026,” ungkapnya mengutip pemikiran ekonom Amartya Sen.
Discussion about this post