Suaranusantara.com- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melakukan percepatan transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan.
Rancangan Umum Pembangkitan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 menargetkan penambahan 69,5 GW pembangkit baru di mana 53 GW berasal dari Energi Baru dan Terbarukan, termasuk penyimpanan energi baterai.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat menjadi pembicara di hadapan Pimpinan Parlemen ASEAN di Parliament House Malaysia.
Eddy menjadi panelis dalam 2nd Tripartite Forum dari Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) dengan tema Powering Progress: How Investments, Policies, and Regulations Shape the Energy Future.
Kepada para pemimpin parlemen ASEAN tersebut, Eddy Soeparno menyampaikan Indonesia merupakan negara yang diberkahi dengan sumber energi fosil dan energi terbarukan yang berlimpah, mulai dari Batubara hingga Minyak Bumi untuk energi serta Energi Matahari hingga Geothermal untuk Energi Terbarukan.
Namun dengan keberlimpahan itu, kebutuhan energi Indonesia saat ini masih mengandalkan impor. Karena itu, Eddy menjelaskan komitmen dan Prioritas Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi dengan cara mempercepat transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan.
“Presiden Prabowo berkomitmen untuk memperbesar bauran energi terbarukan sebagai upaya mencapai target Net Zero Emmision di tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan memaksimalkan potensi energi dari sumber daya alam yang ada di Indonesia,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo itu, Eddy Soeparno mengajak Pimpinan Parlemen negara-negara ASEAN untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi dalam pengembangan energi terbarukan.
Lebih lanjut, Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melakukan Deregulasi di berbagai sektor termasuk energi terbarukan sekaligus melakukan reformasi struktural untuk menarik lebih banyak investor.
“Saya memahami bahwa di antara masalah dalam pengembangan energi terbarukan adalah mengenai biaya yang mahal dan juga potensi keekonomian dalam menanamkan modal untuk membiayai proyek ini,”
“Namun di forum strategis ini kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan deregulasi dan reformasi struktural untuk memastikan pengembangan energi terbarukan menarik bagi investasi. Diantara yang sudah dilakukan pemerintah adalah Peraturan Presiden (Perpres) No.109 untuk menyederhanakan penanganan sampah menjadi energi dan juga Perpres No. 110 untuk penguatan ekosistem pasar karbon nasional,” tutup Waketum PAN ini.
Discussion about this post